Pekanbaru (ANTARA) - Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Riau Dr Erdianto Effendy SH, M.Hum berpendapat bahwa siapapun yang menjadi Kapolri harus mendukung upaya mengurangi kebakaran hutan di Riau.
"Kapolri harus berada di tengah, Kapolri adalah milik semua, bukan satu golongan penduduk saja. Kapolri juga harus menjadikan masyarakat, media massa, LSM akademisi dan tokoh agama sebagai mitra dan sumber pengambilan kebijakan," kata Erdianto di Pekanbaru, Kamis.
Pendapat demikian disampaikannya terkait KomjenListyo Sigit Prabowomenjadicalon Kapolritunggal pilihan Presiden Joko Widodo. Dukungan, kritik hingga tantangan untuk Komjen Listyo Sigit mengalir dari kalangan legislatif di Senayan.
Menurut dia, Komjen Listyo Sigitbakal menjadi pengganti Jenderal Idham Azis yang memasuki masa pensiun.
Komjen Listyo Sigit Prabowo, katanya, merupakan salah satu nama yang direkomendasikan Kompolnas dan merupakan calon tunggal Kapolri sehingga dianggap mampu untuk mengatasi sejumlah permasalahan, termasuk menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan baik secara perorangan maupun perusahaan.
"Kapolri ke depan juga diharapkan dapat menegakkan hukum dengan pendekatan kearifan, bukan menggunakan hukum semata," katanya.
Erdiantojuga menilai bahwa Kapolda sekarang sudah bagus dalam penanganan karhutla dengan aplikasi dashboardLancang Kuning yang dia gagas.
"Dengan sistem itu, dapat diketahui dimana lokasi kebakaran, dan petugas yang ada di lokasi siap semua langsung di bawah kendali Pak Kapolda," katanya.
Baca juga: Kasus karhutla di Siak, Direktur PT DSI ditahan
Baca juga: KLHK menang lagi di kasus karhutla PT NSP di Riau
Baca juga: Mahasiswa UIN Suska desak Gubernur Riau cabut izin perusahaan pembakar hutan
Ini harapan pengamat Riau kepada Kapolri baru
Pakar Hukum Pidana Universitas Riau, Dr Erdianto Effendi SH M.Hum (ANTARA/Frislidia)
