Jakarta (ANTARA) - Facebook Inc menyatakan akan mendukung Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang berkaitan dengan konten di platform media sosial.
"Secara keseluruhan kami mendukung untuk mengeluarkan peraturan yang bisa mengatur jenis konten," kata Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari, usai bertemu dengan menteri di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kamis.
Baca juga: Nettox, alat untuk penangkal kecanduan gadget karya mahasiswa UI
Facebook selama ini sudah memuat aturan yang boleh dan tidak boleh beredar di platform mereka melalui Standard Komunitas, yang dilarang antara lain ujaran kebencian, ancaman, tindak kekerasan dan konten pornografi serta ajakan yang bersifat seksual.
Facebook berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah untuk urusan konten yang beredar di platform tersebut karena akan bermanfaat bagi pengguna mereka.
"Yang akan dapat manfaat bukan cuma platform dan pemerintah, tapi masyarakat Indonesia," kata Ruben.
"Kami akan bekerja sama dengan Kominfo," katanya.
Pemerintah sedang menggodok aturan turunan dari PP PSTE 71 mengenai denda bagi penyelenggara sistem elektronik yang masih menayangkan konten negatif, menurut rencana berkisar antara Rp100 juta hingga Rp500 juta per konten.
PP 71 merupakan revisi dari PP 82 tahun 2012, disahkan pada Oktober lalu.
Kominfo menargetkan aturan turunan berupa peraturan menteri tentang denda ini dapat berlaku setahun setelah PP 71 diundangkan.
Baca juga: Sambut Idul Fitri, Google Doodle bikin tampilan utama bertema mudik
Baca juga: 130.000 iPhone 11 ludes terjual saat peluncuran hari pertama di Korea Selatan
Pewarta : Natisha Andarningtyas
Facebook akan dukung aturan pemerintah untuk konten di platform medsos
Aplikasi Facebook, WhatsApp dan Instagram pada ponsel (Antaranews)
