#REGULASI GAMBUT

Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mempunyai keyakinan revisi Peraturan Pemerintah No.71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang membatasi ...

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menggandeng para pihak yang berkepentingan (stakeholder), termasuk beberapa pemerintah provinsi (Pemprov) guna mencegah ...

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Riau menyatakan pemerintah bisa kehilangan triliunan rupiah dari pendapatan untuk sektor kehutanan, jika menerapkan ...

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun depan menjadi potensi bagi industri bubur kayu dan kertas Indonesia untuk memperluas jangkauan pasar yang tentunya akan ...

Pemerintah Indonesia perlu memiliki program subsidi kepada petani kecil agar bisa mengelola lahan gambut tanpa membakar untuk lahan pertanian, kata ...

Devisa negara sekitar enam miliar dolar AS per tahun dari industri kehutanan terancam hilang karena Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan ...

Pemerintah Indonesia menyambut baik rencana kerja sama dengan Malaysia untuk menanggulangi kebakaran lahan dan asap sebagai bentuk paradigma baru bahwa ...

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Riau menyatakan sebaiknya pemerintah duduk kembali bersama untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 ...

Warga dalam petisinya meminta Presiden Jokowi untuk memprioritaskan blusukan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di lahan gambut dan hutan Provinsi ...

Pemerhati yang juga Direktur Pusat Studi Bencana Universitas Riau Dr Haris Gunawan berharap pemerintahan Presiden Jokowi bisa membebaskan Riau dari kabut asap akibat ...