#REGULASI GAMBUT

Organisasi Wahana Lingkungan Hidup menyatakan, pelaksanaan kebijakan jeda tebang hutan (moratorium) selama empat tahun sejak 2011 tidak memberikan dampak ...

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI Provinsi Riau mengaku khawatir dengan revisi peraturan pemerintah tentang gambut akan menimbulkan dampak negatif ...

Kalangan buruh di Riau menyakini terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut ...

Kalangan buruh di Riau menyakini terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut merupakan pesanan ...

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Riau menyebut Peraturan Pemerintah No.71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut harus ...

Pemerintah seharusnya memperhatikan perusahaan yang mampu memproduksi sebuah produk secara massal serta mendatangkan dollar dalam jumlah yang banyak serta manfaat bagi ...

Manager Program Yayasan Mitra Insani, Pekanbaru, Hisam Setiawan mengatakan, informasi dan transparansi tata kelola hutan oleh Pemerintah Provinsi Riau ...

Setiap tahun sejak 17 tahun lalu di berbagai wilayah kabupaten/kota di Riau selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan hingga terbelenggu bencana kabut asap, ...

Peraturan Pemerintah no 71 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut dinilai oleh Pengurus Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) sarat dengan ...

Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mempunyai keyakinan revisi Peraturan Pemerintah No.71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang membatasi ...