#PAJAK HASIL

Jangan sampai barang bawaan dari luar negeri justru menimbulkan masalah saat tiba di Indonesia. Penumpang dan awak sarana pengangkut perlu memahami ketentuan kepabeanan, mulai dari batas pembebasan ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengikuti Sosialisasi Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dan Yayasan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik ...

Pemerintah terus mendorong pertumbuhan sektor energi strategis melalui berbagai kemudahan fiskal, salah satunya fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. ...

Pelaku usaha yang memiliki rekam jejak kepatuhan yang baik di bidang kepabeanan kini dapat memperoleh berbagai kemudahan dalam proses impor dan ekspor melalui skema Mitra Utama Kepabeanan (MITA ...

Ekspor bukan sekadar mengirim barang ke luar negeri. Di balik setiap pengiriman, terdapat serangkaian ketentuan kepabeanan yang wajib dipenuhi eksportir agar barang dapat keluar dari Daerah Pabean ...

Kemudahan pembebasan bea masuk dan pajak impor menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mendukung kelancaran investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) serta pengembangan energi panas ...

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) menjadi salah satu fasilitas kepabeanan yang dapat dimanfaatkan pelaku industri untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Melalui fasilitas ...

Bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang impor dan ekspor, kecepatan arus barang menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga efisiensi bisnis. Untuk mendukung perusahaan yang memiliki rekam ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus memperkuat peran dalam memastikan pembentukan produk hukum daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diwujudkan melalui ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) melaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Rokan Hilir, ...