Pemprov Riau Bantu Sertifikasi 12.000 Persil Lahan Kebun Sawit Rakyat, Nanti Diserahkan Presiden

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau menyatakan akan membantu sertifikasi 12.000 persil lahan kebun kelapa sawit milik rakyat, yang akan pelaksanaannya akan sejalan dengan program peremajaan tanaman sawit yang sudah tidak produktif.

"Tahun ini target sertifikat sebanyak 12.000 persil kebun sawit rakyat. Setengahnya semoga bisa kita serahkan kepada petani pada peresmian program replanting atau peremajaan kebun sawit oleh Presiden Joko Widodo," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Riau Ferry HC, pada seminar "Sawit Riau Dibawa Kemana", yang digelar Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau, di Pekanbaru, Selasa.

Ia menjelaskan, upaya untuk mendapatkan sertifikat tanah untuk petani sawit adalah dengan bekerja sama dengan Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Namun, sebelum itu, pemerintah daerah juga berupaya untuk menyelesaikan masalah legalitas kebun sawit rakyat yang masuk kawasan hutan lindung, yang akan dicarikan lahan penggantinya.

Menurut dia, dari 110 ribu hektare kebun sawit di Riau yang harus di "replanting", Pemprov Riau menargetkan 85 ribu hektare kebun sawit akan diremajakan sampai 2019. Pada tahun ini, targetnya mencapai sekitar 30 ribu hektare.

Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Rusman Heriawan mengatakan program peremajaan (replanting) sawit di Riau tetap jalan terus dengan harapan bisa ada sekitar 15.000 hektare kebun tiap bulannya, supaya target yang dicanangkan pada tahun ini bisa tercapai.

Dia juga menyebutkan untuk tahap awal memang pemerintah lebih mengutamakan peremajaan lahan kebun swadaya milik rakyat. Tiap hektare lahan sawit yang diremajakan mendapat bantuan dana Rp25 juta dari BPDP-KS. Dana tersebut langsung ditransfer ke rekening koperasi petani. Selisih biaya peremajaan dari total kebutuhan dana hingga Rp55 juta per hektare, diharapkan bisa didapatkan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui perbankan yang disetujui pemerintah.

"Penyerahan bantuan dana itu juga tidak begitu saja, tetapi ada pendampingan selama program berjalan agar dana yang dikucurkan itu tidak sia-sia," katanya.

Adapun tahun ini Riau mendapatkan kuota replanting 30.000 hektare kebun sawit rakyat, sedangkan secara nasional pemerintah menargetkan untuk meremajakan 185.000 hektare kebun sawit rakyat.

Sementara itu, Ketua APKASINDO Riau, Gulat Manurung, berharap program peremajaan sawit mampu bermanfaat bagi petani Riau. Karena itu, perlu ada sinergi dari asosiasi, pemerintah daerah, pelaku usaha, kementerian terkait dan perbankan.

"Perlu ada komitmen bersama dari para pemangku kebijakan terkait dan pelaku usaha perkebunan sebagai upaya terwujudnya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan," kata Gulat.