Pekanbaru (Antarariau.com) - Sejak program Konversi Minyak tanah ke elpiji tiga kilogram dilakukan Pemerintah tahun 2007 bagi masyarakat dengan tujuan, antara lain mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan diversifikasi energi, berbagai upaya terus dilakukan agar tepat sasaran.
Selain adanya ketentuan dan peraturan yang terpenting dilapangan dalam proses pendistribusian pengawasan yang ketat dan tegas dari stagholder yang berkaitan langsung, naik Pemda, Pertamina, Hiswanamigas, aparat penegak hukum hingga masyarakat dituntut peran sertanya agar elpiji bersubsidi tepat sasaran dan peruntukannya.
Dalam Perpres No 104/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan harga tabung 3 Kg, jelas diatur penerima paket perdana elpiji 3 bersubsidi adalah pertama, rumah tangga yaitu konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas. Kedua, usaha mikro yaitu konsumen dengan usaha produktif milik perseorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor.
tulah pertama kali sasaran penyampaian tabung elpiji tiga kilogram saat konversi dilakukan dengan tujuan para penerima akan menjaga dan memelihara bantuan dan secara berkelanjutan menggunakan elpiji bersubsidi.
Seiring waktu berjalan kini kepemilikan tabung berwarna melon itu sudah melenceng, menyebar hingga diluar konteks. Bahkan satu keluarga bisa memiliki lebih dari dua tabung hingga ada yang mencapai puluhan. Termasuk para restoran dan rumah makan serta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Tanpa disadari setelah penggunaan elpiji bersubsidi menyeluruh maka kepemilikan tabung yang awalnya hanya untuk mereka yang kurang mampu justru membesarkan dan membantu mereka yang mapan dan memiliki usaha raksasa.
Data Pertamina Wilayah Pemasaran Provinsi Riau menyatakan masyarakat di daerah tersebut menghabiskan 138.500 tabung gas elpiji tiga kilogram setiap hari.
"Ini realisasi kebutuhan gas elpiji bersubsidi di 12 kabupaten/kota se-Riau setiap harinya," kata pjs Area manager Communication and Relations Sumbagut, Arya Yusa Dwicandra.
Arya mengemukakan realisasi ini tergambar sejak Januari hingga April 2017. Jika dibandingkan tahun lalu, realisasi penggunaan gas tiga kilogram di Riau cenderung meningkat sekitar 14%.
"Di tiga bulan awal 2016 Riau menghabiskan 122.000 tabung gas elpiji tiga kilogram," ujar Arta.
Menurut dia, rata-rata permintaan gas tiga kilogram di tiap kabupaten/kota se-Riau berbeda-beda. Tapi kalau ditarik secara keseluruhan, pemakaian gas tiga kilogram di seluruh Riau mencapai 138.500 tabung, dengan konsumsi paling banyak di Kota Pekanbaru.
"Peningkatan melihat kondisi di lapangan. Pada hari besar keagamaan, konsumsi bisa naik," tuturnya.
Tingginya penggunaan elpiji tiga kilogram di Riau karena beberapa faktor. Di antaranya bertambahnya jumlah penduduk dan muncul Usaha Mikro Kecil Menengah.
Arya menyampaikan, persediaan gas bersubsidi di Riau mencukupi. Untuk keadaan tertentu, Pertamina Wilayah Riau berkoordinasi dengan pemerintah daerah apabila membutuhkan operasi pasar.
Dari data peningkatan penggunaan elpiji bersubsidi yang terjadi tiap tahun harusnya bisa dicermati dan dianalisa andai benar pengguna elpiji tiga kilogram sudah tepat sasaran adalah mereka yang miskin dan kurang mampu, sesuai peraturan yang sudah ditetapkan diatas, jelas tidak akan terjadi sebesar itu permintaan terhadap gas, karena mereka murni untuk kebutuhan sehari - hari.
Akan tetapi siapa yang bisa jamin kalau kepemilikan tabung yang sudah beralih menjadi komersial oleh sebahagian oknum yang tidak berhak memiliki jelas ini ada upaya untuk melencengkan peruntukan.
Sebab bisa dibandingkan misalkan untuk selisih harga elpiji tiga kilogram bersubsidi dengan non subsidi tabung 12 kg tabung biru sangatlah jauh hingga berpotensi ada upaya mengoplos.
Kepala Bidang Perdagangan Masirba Sulaiman menilai potensi mengoplos ini sangat rawan dilakukan oleh oknum yang mau mencari untung besar.
"Sinyalemen mengoplos ini ada di Pekanbaru, mungkin juga di kabupaten lain," kata Masirba .
"Disini memang pengawasan secara menyeluruh dan kompak adalah solusinya tidak jalan sendiri, karena masing-masing punya kewenangan berbeda sehingga ranahnya juga berbeda. Selain itu diharapkan berbagai pihak perlu menyadari peruntukan gas 3 kg di masyarakat " tegasnya.
Sebagaimana diketahui bahwa LPG 3 kg masih disubsidi dan ditentukan kuotanya oleh pemerintah serta peruntukkannya hanya bagi kalangan tidak mampu.
Karenanya masyarakat dapat menggunakan varian LPG lain non subsidi dari Pertamina. Pertamina menyediakan berbagai varian produk LPG bagi yang mampu antara lain Bright Gas 5,5 kg dan LPG 12 kg. Serta 50 kg bagi kebutuhan konsumen hotel dan rumah makan.
Menjaga Peruntukan Elpiji Bersubsidi Tepat Sasaran
