Gubernur Riau Tunjuk Nasir Day Dirut SPR

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pelaksana tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menunjuk Nasir Day sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) menggantikan posisi Rahman Akil untuk memimpin badan usaha milik daerah di bidang minyak itu.

"Benar, Pak Nasir Day sebagai Dirut SPR yang baru," papar Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau, Syafrial di Pekanbaru, Jumat.

Penunjukan Nasir diposisi Dirut SPR dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan awal pekan ini atau Senin (2/11) bertempat di Kantor SPR, Jalan Diponegoro, Pekanbaru.

Nasir yang masih duduk sebagai Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Riau terkenal vokal dan kritis seperti dengan pembangunan Riau Town Square dan Convention Centre (Ritos) 16 lantai berisi apartemen, hotel hingga tempat hiburan dianggap berdampak buruk bagi kebudayaan dan kesenian Melayu di Riau.

Selain menunjuk posisi puncak BUMD bidang migas, dalam RUPS tersebut ditetapkan Azhar Saaban sebagai Komisaris Utama dan Ahmiyul Rauf sebagai Direktur Operasional SPR.

Ketiga orang itu merupakan nama baru yang telah menggantikan jajaran direksi lama dan nantinya bakal memberikan laporan pertanggung jawaban kegiatan perusahaan.

"Saya kira mereka sudah miliki berpengalaman, kalau bicara pengalaman mereka. Oleh karena itu, mereka dipercayakan mengisi jabatan masing-masing posisi seperti Ahmiyul Rauf, itu lama di Petronas," paparnya.

Seperti diketahui, DPRD Riau menyoroti kinerja SPR karena belum tunjukkan hasil memuaskan seperti produksi minyak mentah dari perusahaan daerah itu masih tertahan di fasilitas Chevron, yakni sekitar 63 ribu barel selama tiga tahun sejak 2012 sampai 2014.

Bagus Santoso, anggota DPRD Riau mengungkapkan, produksi minyak mentah yang dihasilkan perusahaan ini terjadi kemerosotan dalam beberapa tahun terakhir.

"Kita sebetulnya bangga dengan awal pembentukan perusahaan migas itu. Namun, kita melihat persoalan yang terjadi seperti produksi terus turun dan ditambah persoalan lainya," katanya.

Seperti pendirian kantor perusahaan di sektor migas itu berada di Ibu Kota DKI Jakarta, dinilai telah menelan biaya cukup besar untuk operasional sehari-hari dan menjadi salah satu persoalan selama ini.

Belum lagi SPR telah menggandeng pihak ketiga atau salah satu perusahaan asing bernama Kingswood dalam mengelola Blok Langgak, sehingga mereka harus membayar jasa yang diberikan perusahaan tersebut.

"Kemudian ada juga, anak perusahaan lain. Berapa lagi yang di dapat untuk Provinsi Riau selaku pemengang saham utama?. Kalau BUMD ini sudah tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka seharusnya untuk apa lagi dipertahankan," katanya.

Pada November tahun 2014, kalangan legislatif sangat menyayangkan kecilnya deviden PT Sarana Pembangunan Riau yakni hanya Rp10,2 miliar, dibanding dengan modal disuntikan sejumlah Rp49 miliar oleh Pemprov Riau.

Data menyebutkan, jumlah produksi SPR dengan eksplorasi Blok Langgak sebanyak 781 ribu barrel selama empat tahun dengan harga minyak 90 dolar AS per barrel, seharusnya penghasilan perusahaan berkisar di angka Rp196 miliar dalam per tahun.

"Setelah kami hitung, SPR bisa dapatkan Rp196 miliar dalam satu tahun. Tapi kenapa deviden hanya Rp10,2 miliar?" ucap anggota Komisi C DPRD Riau, Ilyas HU.