Darmin Nasution "Right Man In The Right Place"

id darmin, nasution right, man in, the right place

 Darmin Nasution "Right Man In The Right Place"



Sambungan dari hal 1 ...

Tiga persoalan

Darmin menambahkan dirinya siap melakukan penyesuaian dan beradaptasi dengan ritme kerja sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar mampu membenahi tiga persoalan mendasar yang sedang membutuhkan solusi dalam waktu dekat.

Persoalan pertama, kata dia, adalah potensi terjadinya kekeringan akibat El Nino dalam beberapa bulan mendatang, yang bisa menyebabkan gangguan distribusi bahan makanan dan melambungnya harga komoditas pangan.

"Persoalan pangan ada sangkut pautnya dengan inflasi, tentu ini berkaitan dengan masalah kekeringan. Kebijakan khusus nanti akan dibuat mengenai masalah pangan dan inflasi," jelas mantan peneliti di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini.

Selain itu, persoalan lainnya adalah masalah penerimaan pajak dan pengeluaran belanja dalam APBN yang belum terlalu mulus hingga pertengahan tahun, padahal eksekusinya dibutuhkan untuk pembangunan nasional.

"Penerimaan masyarakat agak tergganggu karena harga produk sumber daya alam perkebunan turun. Kita harus cari upaya untuk mendorong penerimaan dan mencari solusi dalam kondisi saat ini," kata Doktor Ekonomi dari Universitas Paris, Sorbonne, Prancis ini.

Menurut Darmin, penerimaan pajak yang sedikit terganggu bisa sedikit menahan percepatan realisasi belanja infrastruktur dasar yang dibutuhkan pemerintah untuk pembenahan sektor-sektor ekonomi potensial.

"Ini bisa dikaitkan dengan persoalan pangan tadi, misalnya pengadaan irigasi tersier dalam jangka panjang. Tapi ini tergantung di APBN, uangnya seperti apa. Karena anggarannya tidak bisa dikarang-karang," ujarnya.

Persoalan terakhir yang harus dibenahi adalah terkait peningkatan potensi investasi dari sektor keuangan, karena Indonesia saat ini sedikit mengalami kekurangan modal langsung (capital inflow) di sektor finansial dan menyebabkan rupiah berfluktuasi.

"Capital inflow bisa bermacam-macam, bisa dari investasi PMA atau PMDN, atau bisa juga pemerintah terbitkan "bond" di pasar internasional, atau swasta yang menjadi investornya. Area ini sangat krusial untuk dikerjakan," kata mantan Gubernur BI ini.

Untuk mengatasi tiga persoalan tersebut, ia mengatakan pemerintah membutuhkan data yang akurat, agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan dari suatu masalah dan menimbulkan kebingungan yang bisa mengganggu daya kritis masyarakat.

"Saya mengajak teman-teman untuk lebih akurat dan itu dimulai dari (penyediaan) data yang akurat. Kalau datanya salah, pasti kesimpulannya juga salah. Oleh karena itu, yang terpenting adalah kalibrasi data," ujarnya.

Menurut Darmin, ketersediaan data yang akurat bisa membuat pemerintah lebih mudah untuk mengambil keputusan atas fenomena yang terjadi serta merumuskan kebijakan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Siap bekerja sama

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku siap untuk bekerja sama dengan Darmin, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang saat ini sedang mengalami perlambatan.

"Kita bersama-sama menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah, ada perlambatan ekonomi dan ketidakstabilan global, ini harus kita waspadai. Oleh karena itu peran koordinasi menjadi penting," ujarnya.

Ia mengatakan salah satu pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam waktu dekat adalah mendapatkan kembali kepercayaan pelaku pasar yang sempat menipis terhadap fundamental ekonomi nasional secara keseluruhan.

"PR paling penting adalah memberikan keyakinan kepada masyarakat dan pelaku ekonomi secara umum bahwa kita bisa melampaui masa-masa yang sulit pada saat sekarang ini," ujar Bambang.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial Rosan Roeslani juga siap menjalin kerja sama dengan para menteri baru hasil perombakan kabinet (reshuffle) yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

Rosan bahkan memberikan apresiasi atas penunjukan Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian karena figur tersebut merupakan ekonom ternama yang telah memiliki berbagai pengalaman di pemerintahan.

"Indonesia sangat butuh ekonom berkelas dunia. Kalau tidak, berbagai reformasi yang dilakukan di bidang ekonomi bisa tumpang-tindih atau tidak konsisten. Figur Pak Darmin sebagai ekonom senior berpengalaman di perpajakan dan moneter, pastinya menciptakan harapan positif," katanya.

Dengan banyaknya dukungan yang diberikan dan segudang pengalaman yang telah dimilikinya, seharusnya Darmin sudah bisa langsung bekerja cepat dan maksimal untuk menggairahkan kembali kondisi perekonomian domestik.

Figur yang tepat telah menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, namun masih perlu ditunggu hasil karya Darmin sebagai "playmaker" yang mampu memberikan berbagai terobosan dan hasil maksimal bagi bangkitnya perekonomian nasional.

Profil

Darmin Nasution dilahirkan di Tapanuli, Sumatera Utara, pada tanggal 21 Desember 1948. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini mendapatkan gelar Doktor Ekonomi dari Universitas Paris, Sorbonne, Prancis, pada tahun 1986.

Darmin pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Lembaga Keuangan pada periode 2000-2005. Setelah itu, dirinya menjabat sebagai Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan sampai dengan 2006.

Pada era Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mantan Direktur Utama LPEM-FE UI ini juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak era 2006-2007, menggantikan posisi Hadi Poernomo.

Di bawah kepemimpinannya, Direktorat Jenderal Pajak pada waktu itu mampu mencapai target penerimaan pajak 2008 yang ditetapkan dalam APBN. Suatu prestasi yang belum bisa terulang hingga saat ini.

Untuk mencapai target penerimaan pajak itu, Darmin mengeluarkan kebijakan yang dikenal sebagai "sunset policy" berupa penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang diterapkan guna meningkatkan pendapatan negara.

Suami Salsia Ulfa Sahabi Manoppo ini kemudian terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2009 menggantikan Miranda Goeltom dan menjabat sebagai Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia setelah Boediono menjadi Wakil Presiden.

Darmin dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 2010 dan mundur sebagai pimpinan otoritas moneter tersebut pada 2013. Namun, Darmin masih aktif sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) periode 2012-2015.

Melalui Keppres Nomor 79/P/2015, Presiden Joko Widodo mengangkat Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil yang dirotasi ke Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Pewarta :
Editor: Antara
COPYRIGHT © ANTARA 2015

Komentar