China Kecam Keras Penyitaan Kapal Iran oleh AS, Ancam Stabilitas Kawasan

Selasa, 21 April 2026 16:10 WIB

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin (20/4/2026). (ANTARA/Desca Lidya Natalia.)

Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China mengecam tindakan Amerika Serikat (AS) menyita kapal kargo Iran di dekat Selat Hormuz yang berpotensi memicu ketegangan lebih lanjut di Timur Tengah.

"Situasi di Selat Hormuz saat ini sangat rapuh dan kompleks. Kami prihatin atas tindakan penyergapan paksa yang dilakukan AS terhadap kapal tersebut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin (20/4).

Baca juga: Trump Ancam "Hujan Bom" Jika Gencatan Senjata Berakhir: Dunia Siaga Ketegangan Baru

Presiden Trump, Minggu (19/4) mengatakan Iran telah menyita paksa satu kapal kargo Touska berbendera Iran di Teluk Oman yang mencoba menghindari blokade Angkatan Laut AS, melumpuhkan sistem navigasinya, dan menaiki kapal tersebut dengan pasukan komando bersenjata.

"Kami berharap pihak-pihak terkait dapat menghormati kesepakatan gencatan senjata secara bertanggung jawab, menghindari tindakan yang memperburuk sengketa dan meningkatkan ketegangan, serta menciptakan kondisi yang diperlukan demi pemulihan kelancaran lalu lintas pelayaran melalui Selat tersebut," tambah Guo Jiakun.

Menjamin kelancaran lalu lintas pelayaran tanpa hambatan melalui Selat Hormuz, kata Guo Jiakun, merupakan kepentingan bersama bagi negara-negara di kawasan maupun komunitas internasional.

"Situasi regional saat ini berada pada tahap kritis, yakni penentuan apakah konflik yang terjadi dapat diakhiri atau tidak. Setelah jendela peluang menuju perdamaian terbuka, situasi kondusif perlu diciptakan guna mengakhiri konflik tersebut sesegera mungkin," ungkap Guo Jiakun.

China, menurut Guo Jiakun, mendukung pihak-pihak terkait untuk menjaga momentum gencatan senjata dan negosiasi, bertindak sesuai dengan semangat empat poin usulan Presiden Xi Jinping, terus mendorong deeskalasi, serta memainkan peran konstruktif demi mewujudkan perdamaian dan stabilitas yang tahan lama di kawasan Timur Tengah.

"Kami berharap agar semua pihak dapat bekerja sama mencegah situasi ini agar tidak semakin memburuk. Kami juga siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk terus memberikan kontribusi yang semestinya demi tercapainya deeskalasi," tambah Guo Jiakun.

Konflik Iran-Amerika Serikat dan Israel hingga saat ini juga belum mereda dengan Presiden AS Donald Trump mengancam akan meledakkan “banyak bom” jika gencatan senjata dengan Iran berakhir.

"Banyak bom akan mulai meledak," kata Trump kepada PBS News, Senin (20/4), ketika ditanya tentang kemungkinan tersebut.

Pada Minggu (19/4), Trump mengatakan delegasi AS sedang menuju Islamabad, Pakistan, untuk putaran kedua negosiasi dengan Iran pasca putaran pertama perundingan pada 11-12 April lalu gagal menghasilkan kesepakatan.

Namun Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei pada Minggu (19/4) mengatakan bahwa Iran tidak memiliki rencana untuk menggelar putaran baru perundingan dengan AS.

Baca juga: Iran Tegas: Negosiasi dengan AS Harus Berlandaskan Hukum Internasional

“Republik Islam Iran tidak menerima batas waktu atau ultimatum apa pun dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya,” kata Baqaei.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam percakapan telepon dengan mitranya dari Pakistan, Ishaq Dar, juga mengatakan bahwa ancaman terbaru AS terhadap pelabuhan, pesisir, dan kapal Iran, disertai tuntutan yang dinilainya bertentangan dan tidak masuk akal, menunjukkan Washington tidak serius dalam diplomasi.

Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap Iran, termasuk di Teheran, hingga menyebabkan kerusakan dan jatuhnya korban sipil. Iran menanggapi dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah sebagai bentuk pertahanan diri.

Pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu hingga 22 April 2026.

Menyusul gagalnya negosiasi pertama pada 12 April di Islamabad, Trump memerintahkan Angkatan Laut AS untuk memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran, guna memaksa Teheran kembali ke meja perundingan.

Sehingga pada 13 April, Angkatan Laut AS mulai menutup semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran di kedua sisi Selat Hormuz, yang menyumbang sekitar 20 persen dari pasokan minyak, produk minyak bumi, dan LNG global.