Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menilai, sinergi antara pemerintah dan dunia industri serta usaha penting dan diperlukan demi mensejahterakan buruh.
“Jika birokrasi sudah menempatkan buruh pada posisi sesuai esensi yang disampaikan Presiden, maka dunia usaha harus menyadari hal ini. Kesejahteraan buruh harus seiring dengan kemajuan usaha,” kata Wamenaker Noel dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, supaya penghargaan tersebut bisa direalisasikan, pemerintah juga harus berusaha lebih kencang, agar lapangan kerja melalui realisasi investasi dalam terlaksana.
“Supaya dunia usaha semakin berkembang, agar buruh ikut serta,” ujar Noel.
Noel menyoroti pentingnya kerja sama antara pemangku kepentingan terkait menyusul Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan dibuatnya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) dan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025, Kamis (1/5).
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan dukungannya untuk menghapus sistem outsourcing atau pekerja alih daya, salah satunya melalui pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Presiden mengatakan bahwa Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional merupakan sebuah badan yang akan melibatkan tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia.
Dewan ini, lanjutnya, akan bertugas memberikan nasihat kepada presiden terkait perbaikan undang-undang dan regulasi yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja.
Ia menyebut, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional juga akan turut mempelajari secara mendalam mekanisme transisi menuju penghapusan sistem tersebut, dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi.
Wamenaker Noel menilai, usulan presiden itu bisa disebut sebagai penghargaan yang sifatnya kuantitatif. “Ini menjangkau masa depan buruh nasional yang indah,” ujarnya.
