Jakarta (ANTARA) - Lima berita politik pada Selasa (3/10) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari Jokowi fasilitasi ASN agar pindah ke IKN hingga ingatkan pendapatan negara tidak digunakan untuk belanja barang impor.
Klik di sini untuk berita selengkapnya:
1. Jokowi siapkan rumah dinas hingga tunjangan bujuk ASN pindah ke IKN
Presiden RI Joko Widodo mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif dan fasilitas, seperti rumah dinas hingga tunjangan untuk Aparatur Sipil Negara(ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Presiden Jokowi, insentif dan fasilitas tersebut diberikan agar tidak ada kendala atau alot saat pemindahan ASN untuk ditugaskan ke IKN.
"Sudah disiapkan insentif. Kalau enggak ada ini, alot pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas, juga ada rumah tapak maupun apartemen. Biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak. Ada tunjangan kemahalan dan fasilitas-fasilitas lainnya," kata Jokowi saat membuka Rakernas KORPRI 2023 di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
2. Uskup Agung Kupang ajak umat Katolik tolak politik uang di Pemilu 2024
Uskup Agung Kupang Mgr. Petrus Turang, Pr. mengajak seluruh umat Katolik, khususnya di wilayah Keuskupan Agung Kupang, Nusa Tenggara Timur, ikut berpartisipasi dengan tepat dengan menolak politik uang pada Pemilu Serentak 2024.
Menurut Petrus, umat Katolik harus berpartisipasi secara benar dalam pesta demokrasi Indonesia, dengan memilih orang yang tepat tanpa politik uang demi terwujudnya kesejahteraan.
"Jangan hanya dalam berpidato saja adanya, Saudara-Saudara terkasih dan bermartabat. Padahal orang stunting masing ditipu-tipu uangnya. Orang Katolik harus hadir untuk membawa perubahan melalui peran yang diberikan, baik dalam lingkungan pemerintahan, legislatif, maupun yudikatif," kata Petrus Turang dalam seminar "Gereja dan Politik: Partisipasi Umat Katolik dalam Menyukseskan Tahun Politik 2024" di Aula Paroki St Yoseph Naikoten, Kupang, NTT, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
3. Ganjar tekankan persatuan kesatuan pada HUT PSMTI
Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk memastikan pembangunan yang sedang berjalan saat ini berlangsung lancar tanpa gangguan.
Melalui keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Ganjar menyampaikan pesan pada semua anak bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta tidak boleh saling membedakan suku, agama, ras,dan kelompok (SARA).
"Mari kita jaga kerukunan, moderasi agar kita sama-sama merasa sebagai bangsa Indonesia. Itu yang paling penting," tegasnya saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Ke-25 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Senin.
Selengkapnya klik di sini.
4. Presiden: ASN jangan alergi terhadap digitalisasi
Presiden Joko Widodo meminta aparatur sipil negara (ASN) tidak alergi terhadap digitalisasi dan perkembangan teknologi, guna membantu Indonesia cepat mengejar peluang menjadi negara maju.
"ASN jangan alergi terhadap teknologi dan digitalisasi, ini sangat penting," ujar Jokowi dalam sambutannya pada acara Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
5. Jokowi ingatkan pendapatan negara jangan digunakan beli barang impor
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pejabat pemerintah pusat dan daerah agar tidak menggunakan pendapatan negara yang telah susah payah dikumpulkan, untuk membeli barang impor.
“Jangan sampai uang, pendapatan yang kita kumpulkan dari pajak, retribusi, dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dari royalti, dari deviden di BUMN, dari bea ekspor, dari PPN, PPh (pajak penghasilan) badan, PPh karyawan dikumpulkan, sangat sulit mengumpulkan itu menjadi APBN menjadi APBD, kemudian kita belanjanya barang impor,” kata Jokowi saat berpidato dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri, Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
Kemarin, Presiden Jokowi bujuk ASN pindah ke IKN hingga barang impor
Presiden Joko Widodo (tengah) menyapa para peserta rapat dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Jakarta, Selasa (3/10/2023). Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menyatakan anggota Korpri yang berjumlah 4,4 juta orang merupakan kekuatan besar penentu kemajuan bangsa. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/tom.)
