Jakarta (ANTARA) - Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne berencana bertemu pemimpin oposisi dan serikat-serikat pekerja dengan harapan dapat meredam protes berkepanjangan terhadap undang-undang sistem pensiun yang baru disahkan, sebagaimana pernyataan pihaknya pada Senin.
Demonstrasi menentang reformasi sistem pensiun, yang akan menaikkan usia pensiun dari 62 ke 64 tahun, semakin bergolak setelah pemerintahan Borne mengesahkan rancangan undang-undang tersebut tanpa pemungutan suara di Majelis Nasional Prancis bulan ini.
Presiden Emmanuel Macron menolak mencabut atau menangguhkan undang-undang tersebut. Ia justru memerintahkan perdana menterinya terus mencari dukungan baru di parlemen setelah pemerintahannya gagal mendapat cukup sokongan yang akan menjamin RUU tersebut mendapat suara mayoritas di parlemen kemarin.
Borne akan bertemu ketua partai-partai politik dan berusaha memulai kembali dialog dengan serikat-serikat pekerja untuk membahas masalah perburuhan, sebagaimana pernyataan pihaknya, tanpa menyebutkan RUU sistem pensiun.
Sementara itu, sang perdana menteri dalam wawancara dengan AFP menyatakan rapat dengan pihak oposisi dan pemimpin serikat-serikat pekerja akan dimulai pekan depan dari 3 April.
AFP melaporkan Borne juga berjanji tidak akan lagi menggunakan wewenang konstitusional pemerintah mengesahkan undang-undang tanpa voting di parlemen selain untuk RUU anggaran negara apabila diperlukan nanti.
Walau begitu, masih belum jelas bagaimana usaha dialog pemerintah di tengah krisis sistem pensiun tersebut dapat menenangkan mayoritas publik yang menolak perubahan sistem dan pengunjuk rasa yang semakin gusar karena pemerintah mengesahkan RUU tersebut tanpa voting di parlemen sebelumnya.
Serikat-serikat pekerja telah menjadwalkan hari kesepuluh mogok kerja nasional untuk memprotes undang-undang sistem pensiun yang baru pada Selasa (28/3), sepekan setelah bentrokan terparah sepanjang protes tersebut dengan polisi terjadi dalam aksi yang digelar Selasa lalu (21/3).
Sementara itu, ketua serikat pekerja CFDT, Laurent Berger, pekan lalu mengusulkan supaya Macron menangguhkan undang-undang tersebut selama enam bulan bagi mencari kompromi yang dapat memuaskan semua pihak.
Baca juga: Junta Burkina Faso resmi akhiri misi militer Prancis di negaranya
Baca juga: Rumah Indonesia Paris gelar B2B Tabletop promosikan wisata Indonesia di Prancis
Sumber: Reuters
Berita Lainnya
Penerbangan dari Bandara Internasional Kertajati ke Singapura dibuka September 2024
03 May 2024 15:52 WIB
Panas ekstrem dapat berdampak besar pada kesehatan mental
03 May 2024 15:39 WIB
Menperin Agus Gumiwang pastikan investasi Apple di RI tetap berjalan
03 May 2024 15:16 WIB
Musisi asal Jakarta, Ashira Zamita keluarkan single romantis berjudul "Raja dan Ratu"
03 May 2024 15:01 WIB
Tren fesyen Muslim 2024 hingga penjualan mobil listrik di Korsel
03 May 2024 14:49 WIB
KPU DKI butuhkan 801 orang petugas PPS untuk Pilkada 2024
03 May 2024 14:13 WIB
Xiaomi Indonesia tawarkan tablet Pad 6S Pro dengan harga Rp7,9 jutaan
03 May 2024 13:48 WIB
Menko Luhut sebut pemerintah sedang menghitung subsidi untuk BBM bioetanol
03 May 2024 13:37 WIB