Tembilahan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Riau melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfopers) menggesa percepatan penyelenggaraan Indragiri Hilir Satu Data.
Kepala Diskominfopers Inhil, Trio Beni Putra di Tembulahan Jumat mengatakan, Satu Data hadir untuk agar terwujudnya data terpadu. Kebijakan ini dimanfaatkan untuk membantu pemerintah dalam menyusun rencana kerja pembangunan.
“Selama ini banyak terjadi ketidaksinkronan data antara yang ada di pemerintah pusat dan di daerah, sehingga menghambat dalam membuat kebijakan karena landasan datanya masih rancu. Oleh karena itulah, penting sekali mewujudkan data yang terintegrasi melalui Inhil Satu Data”, ucap Trio Beni Putra.
Berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019, Inhil Satu Data merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan.
Data tersebut didapat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Non SKPD yang bertindak sebagai produsen data.
“Kemudian data-data ini kita himpun dalam satu portal agar mudah diakses dan dibagi pakaikan oleh siapa saja tanpa terkecuali,” ujarnya.
Untuk mempercepat implementasi Inhil Satu Data, ke depan akan dilakukan penyusunan Surat Keputusan (SK) forum data, pertemuan untuk penandatanganan fakta integritas guna tercapainya komitmen dan pemahaman yang sama antar stakeholder terkait. (Adv)
Kadiskominfopers Inhil : Satu Data permudah Pemda susun rencana kerja pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil, TM Syaifullah, bersmaa Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Inhil saat rapat kerja rencana penyelenggaraan Inhil Satu Data. (ANTARA/dok
