Gawat, penyelenggara Olimpiade Tokyo alami kebocoran data

Jakarta (ANTARA) - Panitia penyelenggara Olimpiade Tokyo mengalami kebocoran data melalui akses ilegal ke alat berbagi informasi yang dikembangkan oleh Fujitsu, Kyodo melaporkan, Jumat.

Informasi pribadi bocor dari total sekitar 170 orang yang terlibat dalam manajemen keamanan dan telah berpartisipasi dalam latihan yang diselenggarakan oleh pusat keamanan siber nasional Jepang untuk bersiap menghadapi potensi serangan siber selama acara olahraga tersebut berlangsung.

Pada akhir Mei, pelanggaran data telah ditemukan di lembaga pemerintah Jepang, termasuk Pusat Kesiapan dan Strategi Nasional untuk Keamanan Siber dan Kementerian Luar Negeri, menurut Fujitsu dan kementerian yang terkena dampak.

Dengan sekitar 50 hari sebelum Olimpiade dibuka di ibukota Jepang, penyelenggara dan pemerintah terus meningkatkan upaya untuk mencegah serangan siber mengganggu pertandingan.

Pusat Kesiapan dan Strategi Nasional untuk Keamanan Siber menolak berkomentar apakah informasi yang bocor itu terkait dengan pertandingan dan belum mengonfirmasi adanya gangguan operasi yang dialami organisasi mana pun yang menjadi target serangan siber.

Informasi yang bocor tersebut termasuk nama, jabatan dan afiliasi para peserta dari sekitar 90 organisasi, termasuk badan penyelenggara Olimpiade dan Paralimpiade, kementerian, pemerintah daerah yang menjadi tuan rumah tempat diselenggarakan pertandingan, termasuk Tokyo dan Prefektur Fukushima, serta sponsor pertandingan.

Takahito Tokita, Presiden Fujitsu, yang juga dikontrak untuk mengawasi sistem komputer klien, meminta maaf kepada Menteri Olimpiade Tamayo Marukawa atas pelanggaran data tersebut.

Fujitsu, pada akhir Mei, mengatakan bahwa data beberapa klien korporatnya telah dikompromikan lewat akses tidak sah ke alat, yang digunakan untuk berbagi informasi antara pihak internal dan eksternal perusahaan.

Kebocoran data itu kemungkinan karena infeksi malware, menurut sumber, tetapi perusahaan tersebut masih menyelidiki penyebab dan tingkat dampaknya.

Instansi pemerintah termasuk kementerian luar negeri dan transportasi mengatakan setidaknya 76.000 alamat email pejabat pemerintah dan pihak eksternal, seperti anggota panel, serta bahan studi tentang pembangunan pemerintahan digital, telah mengalami kebocoran.