Pekanbaru - Wakil Ketua DPD RI Laode Ida menyatakan, Sabtu, fenomena gaya hidup mewah kalangan PNS yang tidak lagi rasional dibanding gaji resminya, patut mendapat atensi serius aparat penegak hukum.
"Perilaku rakus seperti ini jangan dibiarkan berlarut. Jajaran penegak hukum seharusnya menyelidiki harta milik pegawai negri sipil (PNS), juga pejabat birokrasi pada umumnya, termasuk pejabat politik dan pejabat negara lainnya," ujarnya kepada ANTARA melalui jejaring komunikasi, Sabtu.
Dikatakan, penyelidikan harta milik atas para PNS, Pejabat Birokrasi, Pejabat Politik dan Pejabat Negara tersebut, sangat penting, untuk memastikan rasionalitas antara pendapatan resmi dengan harta yang dimiliki mereka.
Ia mengatakan itu, merespons terbongkarnya kasus rekening gendut, mulai dari para pejabat Polri, PNS muda hingga terkini menimpa seorang yang dekat dalam lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan RI, Dhana Widyatmika.
"Kasus Dhana Widyatmika sebenarnya hanya merupakan butiran dari tumpukan gunung es koruptor di negeri ini," tegasnya.
Buktinya, menurutnya, para aparat PNS yang hidup mewah di mana-mana dengan rasionalitasnya jauh melampaui total nominal gajinya, seperti telah jadi fenomena serta memicu daya tarik orang berlomba jadi PNS, sekali pun dengan menyogok.
"Apalagi (jika telah jadi) Pejabat Publik, baik di Jakarta maupun di daerah, umumnya memiliki banyak harta, tanpa jelas asal usulnya," ungkapnya.
Semua ini, lanjutnya, begitu transparan dan terang benderang di mata publik, tetapi seolah dibiarkan berlanjut.
"Jika (kita) tidak melakukan pembuktian terbalik seperti itu, maka jangan pernah bermimpi terwujudnya pemerintah dan atau pelaku korupsi yang jera terus melakukan perbuatan tak senonoh, mengambil uang negara bagi kesenangan pribadi," tandas Laode Ida.
