Pekanbaru (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau mengatakan sejumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) setempat telah mendapat penolakan dalam tahapan pencocokan data pemilih atau pencocokan dan penelitian (Coklit) dari masyarakat di beberapa kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 dengan berbagai alasan.
"Kini KPU memasuki tahapan coklit kami mendapat tantangan dari masyarakat dengan adanya penolakan di Siak, Rokan Hulu dan Bengkalis," kata Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Riau Nugroho Noto Susanto kepada ANTARA di Pekanbaru, Sabtu.
Penolakan tim PPDP di lapangan, kata Nugro, merupakan tantangan yang dihadapi jajarannya di lapangan pada Pilkada 2020 terutama saat wabah COVID-19 dimana proses sosialisasi sangat terbatas.
"Contoh kasus penolakan yang dihadapi PPDP di Rokan Hulu, ada masyarakat sekitar perusahaan tidak mau dicoklit karena kebijakan yang ketat dari perusahaan," kata Nugi.
Kemudian penolakan lainnya di Bengkalis, ada warga yang tidak mau dicoklit karena kesal dan mengaku tak menerima Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 dari pemerintah.
"Padahal sebenarnya itu tidak ada hubungan dan urusannya sama KPU. Ini imbas dari respon masyarakat," katanya.
Selanjutnya, ada pula kasus lainnya saat warga tak mau di-coklit tim sosialisasi KPU di salah satu desa di Siak karena takut akan tertular COVID-19.
Kata dia, Pilkada di sembilan daerah di Provinsi Riau yang akan diselenggarakan pada Desember 2020 sangat berat, terutama di tengah pandemi COVID-19.
"Namun ini menjadi tantangan tersendiri terlebih bagi penyelenggara yang harus memastikan bahwa sosialisasi dan pencocokan data pemilih dapat berjalan dengan baik," katanya.
Untuk itu, KPU Riau sudah berkoordinasi untuk meminta KPU kabupaten/kota gencar lagi menyosialisasikan tahapan Pilkada ke masyarakat.
Dalam konteks antisipasi COVID-19 KPU telah menerapkan protokol kesehatan dengan membawa handsanitizer, pakai masker dan petugas sebelumnya sudah di-rapid test terlebih dahulu.
"Jadi tinggal komunikasi saja yang perlu antara desa dan petugas KPU kami harap tak ada lagi penolakan," katanya.
Demikian juga dengan perusahaan, KPU juga akan mengomunikasikan hal ini ke stakeholder terkait dan ke pimpinan serta meminta kepada KPU Kabupaten untuk menyampaikan bahwa coklit itu adalah keharusan.
"Kami juga berharap warga bisa memilah mana yang urusan KPU dan mana yang bukan karena Bansos itu bukan bagian dari kerja kami, diharapkan mereka tetap mau dicoklit untuk mengakurasi data pemilih," tukas Nugroho.
Untuk Pilkada serentak 2020 di Riau jumlah PPDP yang disediakan 8.340 orang sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dikurangi 12 TPS berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan.
Baca juga: Plh Bupati Bengkalis ingatkan PPDP bekerja secara profesional
Baca juga: 1.285 PPDP di Bengkalis dites cepat COVID-19
Baca juga: KPU terima 8.329 nama usulan anggota PPDP pada Pilkada Riau 2020
"Kini KPU memasuki tahapan coklit kami mendapat tantangan dari masyarakat dengan adanya penolakan di Siak, Rokan Hulu dan Bengkalis," kata Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Riau Nugroho Noto Susanto kepada ANTARA di Pekanbaru, Sabtu.
Penolakan tim PPDP di lapangan, kata Nugro, merupakan tantangan yang dihadapi jajarannya di lapangan pada Pilkada 2020 terutama saat wabah COVID-19 dimana proses sosialisasi sangat terbatas.
"Contoh kasus penolakan yang dihadapi PPDP di Rokan Hulu, ada masyarakat sekitar perusahaan tidak mau dicoklit karena kebijakan yang ketat dari perusahaan," kata Nugi.
Kemudian penolakan lainnya di Bengkalis, ada warga yang tidak mau dicoklit karena kesal dan mengaku tak menerima Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 dari pemerintah.
"Padahal sebenarnya itu tidak ada hubungan dan urusannya sama KPU. Ini imbas dari respon masyarakat," katanya.
Selanjutnya, ada pula kasus lainnya saat warga tak mau di-coklit tim sosialisasi KPU di salah satu desa di Siak karena takut akan tertular COVID-19.
Kata dia, Pilkada di sembilan daerah di Provinsi Riau yang akan diselenggarakan pada Desember 2020 sangat berat, terutama di tengah pandemi COVID-19.
"Namun ini menjadi tantangan tersendiri terlebih bagi penyelenggara yang harus memastikan bahwa sosialisasi dan pencocokan data pemilih dapat berjalan dengan baik," katanya.
Untuk itu, KPU Riau sudah berkoordinasi untuk meminta KPU kabupaten/kota gencar lagi menyosialisasikan tahapan Pilkada ke masyarakat.
Dalam konteks antisipasi COVID-19 KPU telah menerapkan protokol kesehatan dengan membawa handsanitizer, pakai masker dan petugas sebelumnya sudah di-rapid test terlebih dahulu.
"Jadi tinggal komunikasi saja yang perlu antara desa dan petugas KPU kami harap tak ada lagi penolakan," katanya.
Demikian juga dengan perusahaan, KPU juga akan mengomunikasikan hal ini ke stakeholder terkait dan ke pimpinan serta meminta kepada KPU Kabupaten untuk menyampaikan bahwa coklit itu adalah keharusan.
"Kami juga berharap warga bisa memilah mana yang urusan KPU dan mana yang bukan karena Bansos itu bukan bagian dari kerja kami, diharapkan mereka tetap mau dicoklit untuk mengakurasi data pemilih," tukas Nugroho.
Untuk Pilkada serentak 2020 di Riau jumlah PPDP yang disediakan 8.340 orang sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dikurangi 12 TPS berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan.
Baca juga: Plh Bupati Bengkalis ingatkan PPDP bekerja secara profesional
Baca juga: 1.285 PPDP di Bengkalis dites cepat COVID-19
Baca juga: KPU terima 8.329 nama usulan anggota PPDP pada Pilkada Riau 2020