Pekanbaru (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau mencatat realisasi pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Riau yang berasal dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi), masih minim pada triwulan III, hanya 2,36 persen dari pagu tahun 2019.
"Bisa dibayangkan hingga triwulan III tahun 2019, hanya Rp2,65 triliun dana KUR dan Ultra Mikro yang tersalur," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Bakhtaruddin, di Pekanbaru, Kamis.
Bakhtaruddin mengaku miris dengan minimnya pemanfaatan modal bagi UMKM tersebut, pasalnya di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi sektor usaha kecil diharapkan mampu menggeliat, mendorong dan menjalankan roda perekonomian Riau.
"Sebab sudah terbukti di tengah krisis ekonomi tahun 2013, UMKM tetap bisa bertahan," tuturnya.
Untuk itu, pemerintah konsisten menyediakan dana bantuan tiap tahunnya untuk pengembangan UMKM lewat berbagai program dan model stimulus, dua di antaranya KUR dan UMi.
Menurut pria yang baru dua bulan menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) ini, tahun 2019 pagu kredit lewat KUR dan UMi secara nasional sebesar Rp140 triliun.
"Harusnya UMKM Riau mampu menyerap 'kue' itu sebesar-besarnya karena tidak ada pembatasan," ulasnya.
Apalagi, sambung dia, dengan jumlah UMKM di Riau saat ini yang mencapai 286 pelaku, pemerintah daerah harus bisa mendorong untuk memaksimalkan pemanfaatan dana yang tersedia.
"Tetapi disayangkan Riau belum mampu menyerap dana ini," keluhnya.
Ia mengatakan dengan realisasi Rp2,65 triliun tersebut, jumlah debiturnya 61.020 atau 21,3 persen dari UMKM di Riau.
"Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama, dimana UMKM masyarakat Riau masih sedikit memanfaatkan program bantuan pembiayaan murah guna meningkatkan kapasitas usahanya," ujar Bakhtaruddin.
Untuk itu, ia mengimbau para stakeholder KUR termasuk Kemenkeu Perbendaharaan dan OJK serta pemerintah daerah ke depannya dapat bersinergi menyosialisasikan program pemerintah ini.
"Apalagi tahun depan pagu KUR akan dinaikkan lagi menjadi Rp150 triliun. Suatu jumlah yang fantastis yang pemerintah siapkan untuk kemajuan UMKM," pungkasnya.
Baca juga: Rumah Kreatif BUMN Pekanbaru Wadah Kemandirian UKM
Baca juga: Produk UKM binaan Pertamina laris manis di "Sail Nias 2019"
"Bisa dibayangkan hingga triwulan III tahun 2019, hanya Rp2,65 triliun dana KUR dan Ultra Mikro yang tersalur," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Bakhtaruddin, di Pekanbaru, Kamis.
Bakhtaruddin mengaku miris dengan minimnya pemanfaatan modal bagi UMKM tersebut, pasalnya di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi sektor usaha kecil diharapkan mampu menggeliat, mendorong dan menjalankan roda perekonomian Riau.
"Sebab sudah terbukti di tengah krisis ekonomi tahun 2013, UMKM tetap bisa bertahan," tuturnya.
Untuk itu, pemerintah konsisten menyediakan dana bantuan tiap tahunnya untuk pengembangan UMKM lewat berbagai program dan model stimulus, dua di antaranya KUR dan UMi.
Menurut pria yang baru dua bulan menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) ini, tahun 2019 pagu kredit lewat KUR dan UMi secara nasional sebesar Rp140 triliun.
"Harusnya UMKM Riau mampu menyerap 'kue' itu sebesar-besarnya karena tidak ada pembatasan," ulasnya.
Apalagi, sambung dia, dengan jumlah UMKM di Riau saat ini yang mencapai 286 pelaku, pemerintah daerah harus bisa mendorong untuk memaksimalkan pemanfaatan dana yang tersedia.
"Tetapi disayangkan Riau belum mampu menyerap dana ini," keluhnya.
Ia mengatakan dengan realisasi Rp2,65 triliun tersebut, jumlah debiturnya 61.020 atau 21,3 persen dari UMKM di Riau.
"Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama, dimana UMKM masyarakat Riau masih sedikit memanfaatkan program bantuan pembiayaan murah guna meningkatkan kapasitas usahanya," ujar Bakhtaruddin.
Untuk itu, ia mengimbau para stakeholder KUR termasuk Kemenkeu Perbendaharaan dan OJK serta pemerintah daerah ke depannya dapat bersinergi menyosialisasikan program pemerintah ini.
"Apalagi tahun depan pagu KUR akan dinaikkan lagi menjadi Rp150 triliun. Suatu jumlah yang fantastis yang pemerintah siapkan untuk kemajuan UMKM," pungkasnya.
Baca juga: Rumah Kreatif BUMN Pekanbaru Wadah Kemandirian UKM
Baca juga: Produk UKM binaan Pertamina laris manis di "Sail Nias 2019"