#DI MK

Kumpulan berita di mk, ditemukan 1204 berita.

Minim partisipasi di Pilkada 2024 jadi perhatian KPU

Angka partisipasi warga yang menggunakan hak pilihnya yang minim di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sukabumi 2024 menjadi perhatian utama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten ...

Dituduh lakukan pelanggaran TSM bersama KPU Siak, Afni: Petahana saja tak bisa apalagi penantang

Perkara hasil Pilkada Kabupaten Siak masih berproses di Mahkamah Konstitusi dengan gugatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Alfedri-Husni Merza sebagai pemohon. Pasangan petahana ini menggugat KPU ...

Pemkab Meranti tindaklanjuti putusan MK soal perpanjangan masa jabatan kades

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Merantisegera menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tertanggal 3 Januari 2025 terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 ...

Pengamat: Pelantikan serentak kepala daerah terpilih percepat sinkronisasi kebijakan

Pengamat politik dan kebijakan dari Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin menilai pelantikan serentak kepala daerah terpilih yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh presiden menjadi ...

KPU Siak ungkap dua TPS siluman dalam dalil gugatan Alfedri-Husni di MK

Sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah Siak yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkap fakta-fakta mencengangkan seperti adanya dua tempat pemungutan suara (TPS) tidak nyata alias ...

Jadwal pelaksanaan pelantikan kepala daerah serentak non-sengketa Pilkada 2024

Pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi salah satu tahap penting dalam proses transisi ...

Komisi II DPR rapat dengan Mendagri bahas opsi jadwal pelantikan kepala daerah

Komisi II DPR RI menggelar rapat dengan para penyelenggara pemilu mulai dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, hingga DKPP, untuk membahas opsi-opsi jadwal pelantikan kepala daerah ...

MK tolak permohonan warga tidak beragama agar diakui dalam Adminduk

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang meminta agar warga negara yang tidak beragama diakui di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ...

Pengamat: Penghapusan presidential treshold merupakan bentuk kemajuan hukum

Direktur Eksekutif Nalar Bangsa Institute, Farhan A Dalimunthe menilai penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bentuk kemajuan ...

KPU Bengkalis tetapkan hasil Pilkada 6 Januari 2025, Pelantikan Februari

KPUKabupaten BengkalisAgung Kurniawan, mengungkapkan bahwa hasil Pilkada Bengkalis akan ditetapkan paling lambat tiga hari setelah surat keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) diterima ...