Pekanbaru (Antarariau.com) - Kementerian Dalam Negeri hingga kini masih memproses pengaktifan kembali Suparman sebagai Bupati Rokan Hulu, pascavonis bebas Suparman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus suap pengesahan APBD Riau.
"Pengaktifan kembali Bupati Rokan Hulu saat ini tengah diproses, jadi belum diketahui kapan pengaktifannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan juga belum bisa dihitung karena sedang diproses di Kementerian Dalam Negeri," kata Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono, di Pekanbaru, Selasa.
Sebelumnya, Pada Kamis (23/2), majelis hakim pengadilan Tipikor di PN Pekanbaru yang diketuai Rinaldi Triandiko memvonis bebas Suparman yang merupakan politisi asal Partai Golkar dan menjabat sebagai Ketua DPRD Riau 2014-2019, namun mundur karena mengikuti Pilkada Rokan Hulu.
Jaksa penuntut umum KPK menuntut Suparman 4,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai menerima suap dari Gubernur Riau saat itu Annas Maamun saat Suparman menjadi anggota dewan periode 2009-2014.
Meski Suparman dinyatakan bebas, rekan Suparman yaitu Ketua DPRD Riau 2009-2014 Johar Firdaus divonis 5,5 tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan 6,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.
Dalam tuntutan, JPU KPK menyatakan Johar dan Suparman, yang saat itu juga anggota Badan Anggaran (Banggar), terlibat aktif dalam perencanaan untuk meminta imbalan kepada Annas Maamun dalam pembahasan APBD. Namun dari nilai komitmen sebesar Rp1,2 miliar, yang terealisasi baru Rp900 juta yang dimasukan ke dalam 40 amplop berisi Rp50 juta, dua amplop berisi Rp40 juta, enam amplop berisi Rp25 juta dan 31 amplop isinya Rp20 juta. Johar pun telah menerima sebesar Rp155 juta dari janji Rp200 juta.
"Semuanya sedang diproses, dan insyaaallah secepatnyalah," kata Soni Sumarsono ketika ditanya lagi oleh wartawan.
Pasca Vonis Bebas, Suparman Masih Belum Aktif Sebagai Bupati Rohul
