Warga Kampar Ancam Pisah Dari Riau
Pekanbaru, (ANTARA) - Ribuan warga Kabupaten Kampar, Riau, mengancam akan memisahkan diri dari provinsi itu dan bergabung dengan daerah provinsi tetangga Kabupaten Payakumbuh, Sumatera Barat (Sumbar). "Jika pemerintah daerah dan Provinsi Riau tidak memperhatikan kondisi akses jalan di desa kami, maka warga meminta bergabung dengan daerah tetangga," ujar Kepala Desa Batu Sasak, Masrul, di Pekanbaru, Rabu. Menurut dia, ribuan warga yang tinggal di daerah perbatasan Riau dan Sumbar itu mengaku kesal dan sudah putus asa menyusul tidak ada perhatian pemerintah setempat terhadap buruknya akses jalan selama 25 tahun lebih yang menghubungkan 16 desa pada dua kecamatan tersebut. Ke 16 desa itu yakni Desa Tanjung Harapan, Tanjung Mas, Sungai Raja, Sungai rambai, Sunai Tontang, Lubuk Agung, Sungai Sarik dan Desa Muara Selaya yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Kampar Kiri . Kemudian Desa Deras Tajak, Tanjung Karang, Batu Sasak, Lubuk Bigau, Kebun Tinggi, Pangkalan Kapas, Tanjung Permai dan Desa Danau Sentul yang termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Masrul mengatakan, dikala musim hujan tiba maka jalan sepanjang 75 kilometer yang menghubungkan desanya itu daerah Lipat Kain, Lubuk Agung Batu Sasak, Riau menuju Payakumbuh tidak bisa dilalui kendaraan karena berlumpur berkedalaman mencapai 50 centimeter lebih. Walhasil aktivitas perekonomian warga menjadi lumpuh karena hasil perkebunan karet warga dan pertanian gambir tidak bisa dipasarkan ke luar, begitu juga dengan pasokan kebutuhan pokok masyarakat menjadi terhambat. "Jika mengandalkan transportasi sungai, jumlah armada perahu yang ada terbatas jumlahnya dan rawan kecelakaan karena derasnya arus dan tingginya debit air pada musim hujan," ujarnya. Di tempat yang sama Kepala Desa Pangkalan Kapas, Dam Hasmur, mengatakan, membuat warga menjadi terisolir dan harga-harga kebutuhan pokok melambung karena stok yang ada pada pedagang setempat semakin menipis. Seperti harga beras menjadi Rp10.000 per kg dari harga normal Rp6.500-Rp7.000, kemudian gula pasir menjadi Rp15.000 per kg dari Rp12.000 dan premium eceran menjadi Rp10.000 per liter dari sebelumnya Rp6.000. "Kami telah berulang kali mengadukan masalah jalan itu, pemerintah setempat bukannya mengatasi justeru lepas tangan karena mereka bilang jalan itu adalah jalan provinsi, sedangkan provinsi bilang itu kewenangan kabupaten," jelasnya.
