Masalah E-KTP Dapatkan Perhatian Serius Dari Bupati Bengkalis

Bengkalis (Antarariau.com)- Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Riau, mengemukakan beberapa isu terkini yang harus jadi perhatian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah itu.

“Ada beberapa isu yang harus jadi perhatian SKPD, salah satunya menyangkut perekaman e-KTP bagi warga yang belum terdata,” kata Bupati Bengkalis Amril Mukminin melalui Sekda Bengkalis, H Arianto saat membacakan sambutan Bupati dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantapan Aparatur Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Rabu (28/9).

Ia mengatakan, Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Camat, Lurah dan kepala desa harus lebih gencar melakukan sosialisasi tentang perekaman e-KTP. Sebab, pemerintah pusat telah memberi kelonggaran batas perekaman e-KTP dari batas waktu bulan September menjadi pertengahan tahun 2017 mendatang.

“Berdasarkan data secara nasional jumlah warga yang belum terekam e-KTP mencapai 22 juta, dari angka itu tentu ada sebagian warga Kabupaten Bengkalis yang hingga kini belum merekam e-KTP,” katanya.

Selain masalah e-KTP, isu lain yang dikemukakan adalah rencana pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala desa serentak bagi desa-desa pemekaran, serta masalah kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) yang marak di daerah itu.

“Biasanya, setiap pelaksanaan pesta demokrasi mengakibatkan suhu politik di masyarakat semakin panas. untuk mengantisipasi terjadinya gesekan di tingkat horizontal, penjabat kepala desa agar menciptakan kondisi kondusif di lingkungan masyarakat desa,” katanya.

Isu lainnya lanjutnya lagi, yaitu masalah karlahut yang saat ini masih menjadi perhatian serius, meskipun saat ini memasuki musim penghujan, namun seluruh instansi terkait, camat, lurah maupun kepala desa agar, aktif menghimbau kepada masyarakat, terutama pemilik lahan mewaspadai kebakaran lahan.

Ia menjelaskan, isu yang dipaparkan oleh bupati tersebut agar diperhatikan dengan serius oleh SKPD terkait agar bisa secepatnya diselesaikan.