Warga Dumai Galang Petisi DBH CPO dan Migas Rp10 Triliun

Dumai, Riau, (Antarariau.com) - Masyarakat Kota Dumai gagas gerakan menggalang petisi rakyat menuntut pemerintah pusat merevisi perundangan dana bagi hasil daerah dari ekspor CPO dan Migas untuk meraih Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp10 triliun.

Inisiator gerakan Riski Kurniawan menyebutkan, gagasan ini untuk mendesak pemerintah pusat agar lebih adil dan perhatian terhadap daerah yang berkontribusi keuangan bagi negara.

"Gerakan ini agar menuntut pemerintah pusat untuk APBD Rp10 triliun atas dasar rasa keadilan pembagian dana bagi hasil daerah dari migas dan pelabuhan," kata Riski Kuarniawan kepada pers, di Dumai, Senin.

Dia menyebutkan, inisiatif gerakan ini muncul karena melihat kesenjangan keadilan dari pemerintah pusat terhadap Dumai dengan APBD kecil hanya sekitar Rp1 triliun, padahal kontribusi tiap tahun mencapai puluhan triliun rupiah.

Kontribusi daerah ke pusat tersebut itu dari kegiatan ekspor CPO di pelabuhan Internasional Pelindo dan aktivitas perusahaan objek nasional pengolahan minyak bumi dan gas Pertamina RU II.

"Gerakan ini untuk mendorong elemen masyarakat lain mengadakan kongres akbar rakyat dan menggalang petisi merebut APBD Rp10 triliun dari pusat untuk perubahan kemajuan pembangunan Dumai," terangnya.

Mantan Ketua KNPI Dumai ini menambahkan, untuk memuluskan gerakan ini, segera dibentuk badan pekerja yang akan merumuskan langkah dan program, beranggotakan unsur pemuka, tokoh masyarakat, legislator dan lain sebagainya.

Menurut dia, dana bagi hasil untuk daerah pengolah dan penghasil seharusnya tidak berbeda jauh, karena tetap saja ada resiko besar jika terjadi sesuatu buruk pada kilang minyak dan tangki CPO yang berdiri.

Pergerakan ini diakui dia juga telah mendapat dukungan dari lembaga parlemen untuk melakukan perjuangan bersama melalui lobi politik agar pemerintah pusat mau merubah perundangan yang diusulkan terkait penerimaan daerah.

Sebagai masyarakat, dirinya prihatin dengan kondisi ini karena daerah penyumbang DBH dari ekspor CPO dan Migas sangat sedikit mendapat perhatian pusat, sehingga harus dilakukan perjuangan pusat merebut anggaran setimpal.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Dumai Johannes MP Tetelepta menerangkan, tahap awal pergerakan ini akan dilakukan dengan upaya lobi ke pusat untuk mendesak revisi aturan terkait pembagian DBH tersebut.

Perjuangan ini, lanjut dia, tentu saja membutuhkan dukungan nyata lapisan masyarakat dan semua pihak karena menyangkut kemakmuran dan pembangunan daerah.

"Bagaimana Dumai bisa maju kalau daerah hanya mendapat pembagian dana perimbangan sedikit, karena itu kita harus maju bersama demi perkembangan pembangunan kedepan," jelasnya.