66 Persen Objek PBB-P2 Belum Tergarap

Pasir Pengaraian, (Antarariau.com) - Sekitar 66 persen objek Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) hingga November 2014, belum tergarap maksimal.

Demikian kata Bupati Rohul, Drs H Achmad MSi saat membuka Pekan Panutan dan Sosialisasi tentang Kebijakan Pemerintah Daerah di sektor PBB-P2 di Convention Hall Masjid Agung Madani Islamic Centre, Pasir Pengaraian, Rabu.

Dia mengharapkan kewenangan pemerintah pusat yang telah dilimpahkan kepada Camat dan Kepala Desa (Kades) untuk mendongkrak PAD dari sektor PBB-P2 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

"Mari kita jadikan PBB-P2 ini sebagai gerakan bersama dalam menggali PAD (Pendapatan Asli Daerah)," katanya.

Dia menjelaskan bahwa luas objek PBB di Kabupaten Rohul sekitar 3.690.727.314 meter persegi. Namun baru sekitar 34 persen yang telah terdaftar sebagai objek pajak.

"Sekitar 66 persen lagi belum tergarap, alias masih ditargetkan sebagai objek pajak," ujarnya.

Menurut dia, sudah sepantasnya seluruh objek PBB-P2 terus didata, apalagi harga tanah semakin naik, seperti di daerah perkotaan, kini telah berkisar Rp200 ribu hingga Rp1,5 juta per meter persegi.

Dia menerangkan ada tiga elemen yang perlu diperhatikan dalam mendongkrak PBB-P2 sebagai penyumbang PAD, yaitu, kelembagaan, sistem pengelolaan, sumber daya manusia serta objek pajak.

"Dalam upaya mendongkrak PAD dari sektor PBB-P2, Pemkab Rohul akan membentuk Unit Pembantu Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan sebagai perpanjangan tangan dinas," jelasnya.

Dia mengungkapkan hingga saat ini baru dua kecamatan yang telah memiliki UPTD yakni Kecamatan Rambah dan Ujung Batu.

"Partisipasi Camat dan Kades dalam mendongkrak PAD di sektor PBB-P2 harus terus ditingkatkan," katanya.

Sementara itu, Panitia Kegiatan juga Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPKA) Rohul, Jaharuddin mengatakan, pasca PBB-P2 diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah per 1 Januari 2013, penerimaan semakin meningkat.

Jaharuddin juga mengungkapkan, penerimaan PBB-P2 pada 2012 sekitar Rp2,5 miliar, Pada 2014 meningkat Rp4,8 miliar, dan pada 2015 akan datang ditargetkan mencapai Rp25 miliar.

Dia juga mengajak Camat dan Kades untuk ikut menguatkan sektor PBB-P2. Hambatan yang dihadapi dalam menggali sektor itu, salah satunya pelayanan belum begitu menyentuh kepada masyarakat.

"Sebab itu perlu pembenahan. Camat dan Kades juga harus ikut berperan untuk mensosialisasikannya," ujarnya.

Acara di Convention Hall Masjid Agung Madani tersebut dihadiri Ketua DPRD Rohul Nasrul Hadi, unsur Forkompinda, para Staf ahli, Asisten, Kepala Satuan Kerja, Camat, Kades, Badan Pemusyawaratan Desa, perwakilan dari Badan Usaha Milik Desa dan perwakilan dari Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam.