Pekanbaru (ANTARA) - Sebanyak14 anggota Komisi V DPR RI diagendakan berkunjung ke Riau. Kunjungan ini difasilitasi oleh anggota Komisi V DPR RI Dapil Riau, Dr. Syahrul Aidi Maazat.
Dari rundown kunjungan, diterima Antara Riau, Rabu kegiatan ini digelar secara maraton. Rombongan yang dipimpin oleh Robert Rouw bakal mendarat di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pukul 09.40 WIB pada Hari Kamis besok.
Setiba di Pekanbaru, rombongan langsung menuju Stadion Utama Riau untuk melihat kondisi terkini stadion kebanggaan Indonesia ini.
Kemudian siangnya, rombongan dijadwalkan berangkat ke Kota Dumai untuk melihat infrastruktur Kota Dumai sekaligus melihat dan menerima laporan secara langsung kondisi jalan tol di Provinsi Riau. Pada sorenya rombongan dijadwalkan kembali ke Kota Pekanbaru dan malamnya dijadwalkan mengikuti kegiatan di Universitas Abdurrab Pekanbaru.
Dr. Syahrul Aidi dalam pers rilisnya pada Rabu (18/6/2025) menyampaikan bahwa dia sengaja mengundang anggota Komisi V ke Riau untuk melihat dan meninjau berbagai infrastruktur di Riau yang harus dibantu melalui dana APBN.
"Kita sengaja mengundang rekan-rekan komisi V DPR RI ke Riau. Mereka penasaran dengan statemen Gubri Abdul Wahid terkait kondisi terkini Stadion Utama Riau. Hingga ada pernyataan bapak gubernur untuk menjual stadion itu. Mereka juga ingin melihat situasi terkini stadion tersebut." kata Syahrul Aidi.
Kemudian kehadiran anggota Komisi V DPR RI di Kota Dumai untuk melihat kondisi terkini infrastruktur pendukung kawasan industri dan titik banjir Kota Dumai.
"Dumai sebagai pintu keluar produk dari Riau saat ini kondisi infrastrukturnya tidak baik-baik saja. Padahal pelaku industri ini bakal menghasilkan devisa dan PAD. Saya ingin rekan-rekan komisi V membantu hal ini. Ini bukan untuk Riau saja, tapi untuk peningkatan pendapatan nasional. Infrastrukturnya bagus, pelaku industri akan bekerja maksimal." kata Syahrul Aidi.
Kunjungan ini juga diikuti oleh mitra-mitra Komisi V DPR RI seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perkim, Kementeriah Perhubungan, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Transmigrasi, BMKG, Basarnas, PT. Hutama Karya, PT. Angkasa Pura Indonesia, PT. Pelindo, Airnav Indonesia.***
