Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta tahun ini sebesar Rp91,34 triliun, antara lain bisa dialokasikan untuk mengatasi persoalan sampah di daerah ini.
"Kita fokus ke sana. Saya ingin sekali Pak Gubernur, Bapak-Ibu, kalau kita bisa rapat koordinasi satu saat nanti untuk membahas khusus tentang sampah ini. Perlu teknologi yang tepat sasaran," kata AHY dalam paparannya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 di Balai Kota Jakarta, Rabu.
AHY menyebut bahwa Jakarta setiap harinya memproduksi lebih dari 7.000 ton sampah.
Dia menilai, jumlah tersebut merupakan tantangan besar, namun juga peluang untuk transformasi energi berbasis inovasi.
“Kita tidak bisa lagi menumpuk sampah. Timbunan setinggi gedung 16 lantai, harus bisa kita konversi menjadi energi. Ini bukan mimpi, ini kebutuhan,” kata AHY.
Dengan anggaran daerah yang besar, AHY pun meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan porsi anggaran yang memadai untuk menghadirkan solusi berbasis teknologi pengelolaan sampah.
Menurutnya, pendekatan dari hulu ke hilir, dari sumber rumah tangga hingga ke tempat pembuangan akhir perlu diperkuat dengan inovasi dan skema pembiayaan modern.
Ia juga membuka peluang kerja sama lintas kementerian dan lembaga guna menyukseskan proyek-proyek pengelolaan sampah, termasuk penerapan "waste-to-energy" (WTE) sebagai bagian dari agenda masa depan Jakarta yang berkelanjutan.
Waste-to-Energy (WTE) adalah proses mengubah sampah menjadi energi yang dapat dimanfaatkan, seperti listrik, panas atau bahan bakar.
Tujuan utamanya adalah mengurangi volume sampah sekaligus memanfaatkan kandungan energinya.
Menurutnya, inisiatif tersebut selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan yang diusung pemerintah pusat, yakni aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan kota.
AHY menegaskan bahwa pembangunan Jakarta tidak boleh hanya vertikal secara fisik, tapi juga progresif secara ekologi dan sosial.
Peta jalan
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
Salah satunya adalah penyusunan dan deklarasi peta jalan pengelolaan sampah untuk periode 2025–2026.
Peta jalan ini mencakup strategi pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen dengan target pengelolaan sampah 100 persen pada 2026.
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi sirkular, mengurangi sampah plastik dan mendorong kemandirian pengelolaan sampah di tingkat kawasan dan pasar.
Baca juga: Menko AHY sebut penguatan konsumsi dalam negeri kunci pertumbuhan ekonomi
Baca juga: Menko AHY: Infrastruktur terbaik berdampak bagi pertumbuhan ekonomi
