OTT Pj Wali Kota Pekanbaru buka kotak pandora, siapa yang belum tertangkap?

id Mantan penyidik KPK,Yudi Purnomo Harahap,OTT KPK

OTT Pj Wali Kota Pekanbaru buka kotak pandora, siapa yang belum tertangkap?

Petugas menggiring Penjabat Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa (kanan) usai penetapan dan penahanan tersangka operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Rabu (4/12/2024). KPK menetapkan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, dan Plt Kabag Umum Setda Pekanbaru Novin Karmila sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau dengan barang bukti uang tunai sekitar Rp6,8 miliar. (ANTARA/Muhammad Ramdan)

Jakarta (ANTARA) - Mantan penyidik KPK RIYudi Purnomo Harahap mengatakan kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK terhadap PenjabatWali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa seolah membuka kotak pandora kasus korupsi oleh penjabat kepala daerah.

"OTT ini membuka kotak pandora bahwa seorang penjabat sementara setingkat wali kota, walau waktu jabatannya singkat, ternyata bisa memainkan anggaran yang dikelola di daerahnya dengan jumlah miliaran," kata Yudi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Pengungkapan itudikhawatirkan merupakan fenomena gunung es karena diduga masih ada banyak kasus lain yang belum terbuka dan ada oknum lain yang belum tertangkap.

"Tentu ini merupakan hal yang miris bahwa seorang penjabat seharusnya menjadi contoh teladan karena memegang setidaknya dua jabatan, yaitu jabatan di instansi asalnya dan jabatan sebagai penjabat," katanya.

Oleh karena itu, Yudi mengingatkan para penjabat kepala daerah lainnya untuk menjalankan tugasnya dengan integritas.

Ia meminta KPK tetap menurunkan tim OTT jika menerima laporan masyarakat terkait dugaan korupsi penjabat kepala daerah.

Selain itu, Yudi juga meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan evaluasi terhadap penjabat kepala daerah yang terindikasi melakukan korupsi.

"Kemendagri melakukan evaluasi jabatan jika ada penjabat kepala daerah yang terindikasi korupsi serta adanya pengawasan dari DPRD terhadap adanya perubahan anggaran yang berpotensi korupsi," ucapnya.