Rengat (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal bersama Efendi Sianipar, Sahrul serta beberapa anggota melakukan kunjungan kerja di Provinsi Riau dalam rangka menjemput aspirasi dan mendengar secara langsung persoalan yang dihadapi setiap daerah.
Dalam pertemuan bersama dengan Gubernur Riau dan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Riau yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Kota Pekanbaru, Jumat (14/7) malam, berhasil mengumpulkan data.
Sejumlah kepala daerah di Riau memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan sejumlah permasalahan yang sedang dihadapi dan perlu penanganan optimal.
Bupati Indragiri Hulu Rezita Meylani Yopi mengatakan, bahwa persoalan jalan menjadi permasalahan serius di daerahnya.
"Pasalnya, sejumlah ruas dan badan jalan banyak yang rusak, hingga mengganggu lalu lintas," katanya di Rengat.
Katanya, ada tiga ruas jalan yang harus ditangani untuk perbaikan yaitu Rengat - Kuala Cenaku, Kandis - Pangkalan Kansai dan Peranap - Air Molek. Dimana, saat ini sudah sangat memprihatinkan dan perlu perhatian.
Jalur Rengat - Kuala Cenaku itu ada sepanjang 8,26 KM, jalan Lubuk Kandis - Pangkalan Kansai sepanjang 18,9 KM, Peranap - Air Molek sepanjang 22,87 KM.
Ini dalam kondisi rusak sedang maupun rusak berat, yang mana jalan ini merupakan urat nadi bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu.
"Jalan tersebut rusak karena adanya muatan pengangkutan truk dari batu bara yang melebihi kapasitas," tegas Rezita.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berharap permohonan perbaikan jalan tersebut mendapat persetujuan pemerintah provinsi dan pusat.
Kondisi saat ini 2023, jalur lintas antara kabupaten sangat memprihatinkan, mempengaruhi ekonomi masyarakat dampak dari distribusi bahan pokok yang terganggu.
Tidak hanya itu saja, Bupati Perempuan Termuda di Riau ini juga menyampaikan, dari 130 jembatan yang ada di Inhu, sebanyak 18 jembatan yang rusak ringan dan 28 yang rusak berat.
Kerusakan itu akibat dari bencana banjir. Oleh karenanya Pemkab Inhu membuat proposal permohonan perbaikan kepada Kementerian PUPR maupun ke Basarnas.
Selain itu, ada sejumlah fasilitas umum yang juga perlu perhatian serius seperti sekolah, rumah ibadah dan rumah warga akibat banjir. ***
