DPRD Riau usulkan kuota biosolar ditambah

Pekanbaru (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto memprediksi pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar yang disalurkan ke Riau akan menyebabkan krisis BBM dalam jangka panjang. Solusinya harus ada kebijakan untuk menambah kuota biosolar ini.

"Kita usulkan ada penambahan kuota untuk Riau, hitungan saya pribadi secara matematis, kalau kita lihat potret tahun lalu kemungkinan kuota tahun ini loss 9 sampai 12 persen. Jika ini terjadi terus menerus, diprediksi Oktober sudah habis. Tiga bulan jelang akhir tahun, bukan terjadi kelangkaan lagi, tapi akan dihadapkan kondisi sulit menemukan solar ini," kata Hardianto di Pekanbaru, Rabu

Pihaknya bersama Pemprov Riau harus menjemput bola hingga ke pusat terkait penambahan kuota BBM biosolar. Sebab, kewenangan penetapan kuota tersebut berada di BPH Migas. "Kewenangan Pertamina hanya pendustribusian, ini ada di pemerintah pusat melalui BPH Migas," kata Politisi Gerindra itu.

Kata dia, kelangkaan biosolar ini akan berdampak terhadap berbagai sektor, khususnya perekomomian, terlebih lagi Riau sangat mengandalkan moda transportasi dalam setiap aktifitas perekonomiannya. "Pertama, timbulnya kemacetan di senjumlah titik, karena antrean panjang pengendara. Yang kedua, konsekuensinya pada harga bahan pokok secara otomatis harga akan naik. Ujung-ujung masyarakat menjerit, apalagi ini masuk bulan Ramadan," kata Hardianto.

Menurut Hardianto, penyebab kelangkaan biosolar yakni kuota biosolar subsidi yang disiapkan oleh BPH migas yang disalurkan melalui Pertamina untuk Riau berkurang jika dibandingkan tahun lalu. Pemicu lainnya, yakni adanya peningkatan konsumsi masyarakat akan penggunaaan biosolar ini.

Hardianto juga memberikan atensi agar solar bersubsidi ini tepat sasaran, tidak digunakan oleh kenderaan mewah. Sehingga dia meminta Pemprov Riau melalui organisasi perangkat daerah terkait berkoordinasi dengan pihak kepolisian mengawasi rantai distribusi mulai dari Pertamina hingga ke SPBU agar penyalurannya tepat sasaran.

"Pemprov Riau kita minta untuk berkoordinasi dengan kepolisian bagaimana agar rantai distribusi mulai dari Pertamina sampai ke SPBU agar tidak ada loss. Menjual agar tepat sasaran," ucapnya. (Adv)