PT CPI, SKK Migas, KLHK dan DLHK Riau sepakat cari solusi pulihkan pencemaran di Blok Rokan

Pekanbaru (ANTARA) - Mediasi Gugatan Lingkungan Hidup Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) terhadap PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (DLHK) berlangsung, Kamis, di Pengadilan NegeriPekanbaru.

Perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Nomor 150/PDT.G/LH/2021/PN.Pbrtanggal 6 Juli 2021.

Pada sidang mediasi yang dipimpin Hakim Mediator Zulfadly SH MH itu, keempat tergugat menyatakan bersedia untuk mencari solusi atas gugatan LPPHI tersebut.

Ketua Tim Hukum LPPHI Josua Hutaurukusai bermediasi mengungkapkan pihaknya pada mediasi itu menawarkan untuk tercapainya kesepakatan pemulihan lingkungan hidup di Blok Rokan melalui sidang tersebut.

"Pada intinya para tergugat bersepakat untuk mencari solusi. Dan untuk mencari solusi itu mereka minta resume tertulis tentang teknis pemulihan pencemaran lingkungan hidup di Blok Rokan yang diminta oleh Penggugat. Mereka akan menyampaikan resume itu nanti kepada prinsipal," lanjut Anggota Tim Hukum LPPHI Tommy Freddy Manungkalitusai berlangsungnya agenda mediasi pertama.

Lebih lanjut Tommy mengatakan Hakim Mediator memberikan waktu selama dua pekan kepada Penggugat untuk menyiapkan resume teknis pemulihan pencemaran lingkungan hidup Blok Rokan. Pemberian waktu itu pun disepakati para pihak berperkara di dalam ruang mediasi itu.

Anggota Tim Hukum LPPHI Supriadi Bonemenyambut baik keinginan para tergugat untuk mencari solusi terbaik untuk pemulihan lingkungan hidup.

"Terkait hal ini resume akan kita diskusikan dengan tim kuasa hukum dan prinsipal penggugat serta ahli pendamping," ungkap Supriadi Bone.

Sementara Pengawas LPPHI, Mandi Sipangkarberharap penggugat dan para tergugat pada prinsipnya menemukan solusi yang terbaik untuk pemulihan pencemaran lingkungan yang dinilai telah merugikan masyarakat Riau.

"Dan tentunya pemulihan lingkungan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan," ungkap Mandi Sipangkar.

Mediasi berlangsung lebih kurang setengah jam. Seluruh Kuasa Hukum Tergugat hadir pada mediasi. Sementara dari Tim Hukum LPPHI dihadiri Ketua Tim Hukum LPPHI Josua HutaurukSH. Ia didampingi Anggota Tim Hukum LPPHI Tommy Freddy ManungkalitSH., Supriadi Bone, SH CLA,Muhammad Amin SH.,dan Perianto Agus PardosiSH.