Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan insentif pajak tetap diberikan pada tahun depan, namun akan lebih selektif dan akuntabilitasnya dilakukan bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
“Insentif pajak tetap diberikan namun lebih selektif dan terus dilakukan akuntabilitasnya, terutama dengan Menteri Investasi,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022 secara daring di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani menuturkan insentif fiskal yang diberikan secara lebih terarah dan terukur bersama Menteri Investasi akan menghasilkan investasi yang berkualitas.
Tak hanya itu, Sri Mulyani menyatakan pemerintah juga akan terus melakukan reformasi perpajakan pada tahun depan melalui berbagai cara dan upaya untuk menunjang pendapatan negara.
Pendapatan negara tahun depan ditargetkan mencapai Rp1.840,7 triliun, meliputi penerimaan perpajakan Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan kebijakan perpajakan 2022 difokuskan pada perluasan basis pajak, terutama perluasan objek dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan serta penguatan sistem perpajakan baik dalam investasi core tax maupun dalam bisnis proses.
“Inovasi penggalian potensi perpajakan baru akan dilakukan karena diharapkan dengan iklim investasi yang lebih baik maka akan muncul berbagai potensi penerimaan pajak,” katanya.
Kebijakan penerimaan pajak terutama dari basis pemajakan dan penggalian potensi akan terus dijaga sekaligus memperluas kanal pembayaran pajak sehingga memudahkan masyarakat membayar pajak.
Pemerintah turut menerapkan penegakan hukum yang berkeadilan dan mendorong kepatuhan wajib pajak serta mereformasi baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), proses bisnis, teknologi dan informasi maupun regulasi.
Kemudian pemerintah juga akan membuat administrasi perpajakan yang lebih mudah dan lebih simpel yang mampu memberikan kepastian serta keadilan.
Pemerintah akan terus mengikuti tren kebijakan perpajakan global dan memanfaatkan kesempatan Indonesia sebagai Presidensi G20 untuk melihat implementasi dari banyak persetujuan global taxation.
Sri Mulyani menegaskan berbagai reformasi perpajakan ini dilakukan untuk membangun sistem yang sehat dan adil terutama dari sisi polusi insentif kompetitif dan progresif dari tax serta mengurangi distorsi dari exemption.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan membuat lebih sustain dan disertai dengan kesehatan APBN,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
Berita Lainnya
Menkeu Sri Mulyani rapat dengan jajaran eselon I bahas tensi geopolitik terkini
15 April 2024 11:56 WIB
Menkeu Sri Mulyani sebut tak ada perubahan anggaran bansos Kemensos pada 2024
05 April 2024 14:36 WIB
Menkeu Sri Mulyani sebut THR telah tersalurkan Rp13,4 triliun
25 March 2024 13:23 WIB
Menkeu Sri Mulyani sebut anggaran perlindungan sosial bukan hanya lewat Kemensos
25 March 2024 12:10 WIB
Menkeu Sri Mulyani sebut APBN bisa pulih tanpa korbankan kinerja perekonomian
07 March 2024 16:21 WIB
Pengamat sebut salaman Menkeu Sri Mulyani-Prabowo tepis isu miring di publik
27 February 2024 11:16 WIB
Menkeu Sri Mulyani sebut resesi Jepang-Inggris jadi tantangan bagi lingkungan global
21 February 2024 10:31 WIB
Sri Mulyani sebut ekonomi RI mampu tumbuh baik di tengah proyeksi perlambatan
07 February 2024 17:03 WIB