Jakarta (ANTARA) - Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa pengurusan layanan administrasi kependudukan (adminduk) tidak perlu sertifikat vaksinasi COVID-19.
Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya di Jakarta Rabu, mengatakan bahwa pengurusan layanan adminduk taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada penambahan persyaratan baru.
Menurut Zudan, begitu juga pada masa pandemi COVID-19, tidak ada penambahan persyaratan seperti vaksinasi. Penambahan persyaratan malah justru dapat mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.
"Analoginya, seperti telur dengan ayam mana yang lebih dahulu, karena untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 penduduk juga harus sudah memiliki NIK," kata Zudan.
Apalagi, kata dia, saat ini pemerintah tengah menggenjot persentase vaksinasi sebesar 80 persen guna terciptanya kekebalan kelompok atau herd immunity.
"Jadi, kami justru ingin turut serta dalam upaya pemerintah mempercepat program vaksinasi dengan memberikan layanan adminduk yang cepat dan mudah," katanya.
Apalagi, menurut Zudan, animo masyarakat tengah tinggi untuk mendapatkan vaksin sehingga di berbagai daerah jumlah vaksinatornya pun perlu ditambah untuk mengimbangi jumlah pemohon vaksinnya.
Meski demikian, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan sertifikat vaksinasi dapat menjadi syarat dalam mengurus layanan adminduk.
"Aturan tersebut bisa diterapkan. Namun, nanti bila persentase vaksinasi sudah 80 persen sebagai upaya kami untuk mengejar sisa penduduk yang belum mau divaksin. Apa pun itu, kamiakan melihat perkembangannya," ujar Zudan.
Berita Lainnya
Kemendagri minta daerah matangkan persiapan pelaksanaan Pilkada 2024
06 March 2024 13:58 WIB
Kemenpan RB dan Kementerian Dalam negeri berkolaborasi percepat transformasi IKD
04 January 2024 9:53 WIB
Pemprov Jatim berhasil raih penghargaan Provinsi Terinovatif dari Kemendagri
14 December 2023 13:21 WIB
Kemendagri minta ada upaya peningkatan layanan primer kesehatan di daerah
29 November 2023 10:06 WIB
Terima surat dari Kemendagri, DPRD Riau: Batas usulan Pj Gubernur hingga 6 Desember
27 November 2023 18:04 WIB
Kemendagri ingatkan kembali agar ASN dilarang swafoto tunjukkan simbol dukungan
27 November 2023 16:53 WIB
Sekwan DPRD Siak kunjungan ke Kemendagri, BPHN, dan DPR RI
26 November 2023 11:32 WIB
Kemendagri minta pemda perkuat Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Tahun 2024
22 November 2023 10:35 WIB