Ekonomi Biru, Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan

Pekanbaru, (antarariau) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan berkonsentrasi dengan menata kembali pola pembangunan kelautan dan perikanan dengan mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan yakni "Ekonomi Biru (Blue Economy)".

"Konsep ini bertujuan untuk memberikan keuntungan yang berkelanjutan, disamping meningkatkan kesejahteraan kepada perusahaan nasional. Ekonomi biru juga menggambarkan sebagai langkah nyata pemerintah menuju pilar pembangunan yang berkelanjutan," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gellwynn Jusuf dalam siaran persnya seperti disampaikan Humas KKP yang diterima ANTARA Pekan Baru, Rabu.

Gellyynn menyampaikan itu bersamaan dalam sidang pembukaan ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGi) ke-20 di Yogjakarta.

Menurut dia, untuk mendukung itu, perlu melibatkan inovasi dalam melakukan bisnis pengembangan sumber daya laut Indonesia. Ekonomi biru dapat dilihat sebagai tindakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan.

Pendekatan pembangunan berbasis ekonomi biru akan bersinergi dengan pelaksanaan triple track strategy, yaitu program pro- poor (pengentasan kemiskinan), pro-growth (pertumbuhan), pro-job (penyerapan tenaga kerja) dan pro-environtment (melestarikan lingkungan).

"Terminologi ekonomi biru telah diangkat dalam berbagai kerjasama internasional, seperti pada pertemuan tingkat Senior Officials Meeting (SOM) for the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)," katanya.

Saat ini, katanya, sektor perikanan telah memainkan peran penting dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan dan arah masa depan kerjasama ASEAN, khususnya dalam mempersempit kesenjangan pembangunan, mengurangi kemiskinan dan mencapai Millenium Development Goals (MDGs).

Perkembangan ini dapat menjadi dasar penting dalam realisasi Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015, terutama melalui integrasi ekonomi regional dalam agroindustri dan perikanan, Keamanan Pangan Terpadu (AIFS), serta Rencana Strategis tentang Keamanan Pangan di Wilayah ASEAN (SPA-FS) 2006-2013.

Jika ditilik, sektor perikanan dalam kawasan regional telah berkembang pesat kendati memiliki peluang dan tantangan. Apalagi hal ini dibarengi dengan tingginya permintaan yang terus tumbuh secara cepat untuk komoditi perikanan dikarenakan lonjakan pertumbuhan penduduk.

Sektor perikanan dapat memainkan peran penting dalam memenuhi tuntutan baru. Namun di sisi lain, sektor ini juga mengalami tantangan besar dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

"Karena itu, pentingnya sentralitas ASEAN di dalam kerangka kerja sama regional. ASEAN memiliki komitmen untuk saling memperkokoh pondasi iklim perdagangan dan investasi yang membuka peluang lebih luas bagi aktivitas ekonomi intra-ASEAN," katanya hal ini mengakibatkan ASEAN memiliki daya tarik tersendiri bagi negara-negara mitra.

Terkait hal itu, Gellwynn menekankan pentingnya kerjasama antar negara, seperti ASWGFi, sehingga diharapkan dapat mengambil langkah strategis mengenai isu-isu kunci on-board yang dihadapi sektor ini.

Termasuk mengidentifikasi cara-cara inovatif untuk mempercepat hasil penelitian perikanan dan irit biaya, mempromosikan perdagangan ikan antar dan intra-daerah, serta membantu menyelaraskan kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, isu-isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi, rencana kerja untuk memperkuat pengembangan dan pengelolaan perikanan, pemberantasan Illegal-Unreported-Unregulated (IUU) fishing, penguatan ketahanan pangan melalui intervensi perikanan, mempromosikan produksi pangan yang berkelanjutan melalui teknologi perikanan yang berkelanjutan dan dampak perubahan iklim terhadap perikanan dan akuakultur.

Sebagai langkah nyata, KKP telah melaksanakan pelatihan "Regional Training Course for Capacity Building in Laboratory Diagnosis and Surveilance for IMNV in ASEAN Member Countries" bagi 12 negara anggota ASEAN pada 17 Oktober 2011 lalu di Serang. Pelatihan tersebut telah diikuti sebanyak 12 orang peserta perwakilan negara dari ASEAN, 2 orang pelatih (trainer), serta 1 orang staf ahli dari Indonesia.

Peserta dari negara ASEAN yang mengikuti pelatihan tersebut meliputi Brunei, Kamboja, Laos, Vietnam, Indonesia, Myanmar, Filipina, Singapura, Indonesia dengan sumber pendanaan dari FAO Regional Asia Pacific.