Tak Ada Negara Bebas Kemiskinan

Kamis, 31 Mei 2012 11:22 WIB

Denpasar, (antarariau) - Guru Besar Universitas Udayana Prof Dr I Wayan Windia, MS mengatakan, hampir tidak ada negara di belahan dunia yang bebas dari penduduk miskin, meskipun negara itu tergolong maju.

"Yang membedakan hanya ukuran penduduk dari masing-masing negara, apakah yang bersangkutan tergolong miskin atau tidak" kata Prof Windia di Denpasar, Kamis.

Ia mengatakan, Indonesia dalam mengukur penduduk miskin menggunakan dua pendekatan, yakni kemiskinan yang mengacu pada garis kemiskinan (GK), yakni dengan batas penghasilan Rp8.000 sehari atau sekitar Rp240.543 sebulan.

Penduduk tergolong miskin, jika pengeluaran untuk makanan dan non makanan per kapita setiap bulan di bawah garis kemiskinan.

Prof Windia menilai, kedua pendekatan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) itu mempunyai kelemahan, karena siapa dan di mana domisili penduduk miskin tidak dapat dilakukan.

Namun pendekatan kedua bersifat makro dengan unitnya adalah rumah tangga. Pencatatan dilakukan dengan cara sensus dan menentukan rumah tangga miskin (RTM) dengan menggunakan 14 indikator.

Melalui pendekatan kedua itu, siapa dan di mana RTM dapat diketahui. Oleh sebab itu program yang menyasar langsung dapat dilakukan dengan tetap sasaran, dengan harapan upaya pengentasan kemiskinan membuahkan hasil yang maksimal.

Prof Windia menambahkan, secara eksplisit kemiskinan bukan hanya menunjukkan rendahnya pendapatan seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan.

Namun merefleksikan kondisi kesehatan dan pendidikan yang rendah, sehingga menghambat upaya meningkatkan SDM, sehingga penduduk menjadi beban pembangunan.

Oleh sebab itu pengentasan kemiskinan di masa mendatang harus dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM, harap Prof Windia.