BLH bantah ikan Riau tercemar

Rabu, 16 November 2011 10:56 WIB

Pekanbaru, (ANTARARIAU News) - Badan Linkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau, melalui Kabid Pengendalian dan Pencemaran membantah pernyataan dari sebuah LSM Lingkungan yang mengatakan ikan Riau tercemar logam berat dan tidak layak dikonsumsi.

"Dia bisa atau tidak membuktikan penelitiannya, karena kalau ada pernyataan seperti itu banyak pihak yang akan dirugikan, baik itu masyarakat nelayan, dan seluruh masyarakat pengkonsumsi ikan," ungkap Arbaini, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran BLH Riau kepada ANTARA, di Pekanbaru, Rabu.

Memang untuk saat ini ada beberapa sungai di Riau yang masuk dalam kategori pencemaran berat seperti sungai kampar yang sudah masuk dalam pengawasan Kementrian Lingkungan Hidup Pusat, dan tiga sungai lainnya di Riau seperti Sungai Rokan, Sungai Siak dan Indragiri masih dalam pengawasan Daerah, katanya.

"Namun bukan berarti ikan di Daerah Airan Sungai (DAS) tersebut sudah tercemar semua dan tidak layak di konsumsi, karena pernyataan seperti banyak merugikan pihak, terutama yang menggantungkan hidupnya di daerah aliran sungai," ujarnya.

Arbaini juga mengakui banyak Aliran sungai di Riau yang sudah tercemar akibat limbah industri dan sampah lingkungan dari masyarakat yang kurang menyadari manfaat sungai.

"Memang sebagian besar sungai di Indonesia dan Riau khususnya sudah tercemar, namun itu semua masih bisa kita atasi jika kita serius menjaga lingkungan, karena masih banyak saudara kita yang menggantungkan hidupnya di Daerah Aliran Sungai," ucapnya.

Salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan pencemaran sungai ini menurut Arbaini, kesadaran dari semua pihak untuk bisa mencintai lingkungannya, terutama masyarakat yang berada dipinggiran sungai di Riau.

"Kalau selama ini pola pikir masyarakat yang masih menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan, baik itu kotoran rumah tangga maupun kotoran dari manusia itu sendiri, dan jika itu dihilangkan saya yakin bisa menjaga kelestarian lingkungan kita, begitu juga perhatian dari pemerintah daerah kabupaten/kota," ujar Arbaini.