Reshuffle tak banyak beri perubahan

Minggu, 9 Oktober 2011 16:44 WIB

Pekanbaru, (ANTARARIAU News) - Pakar dan pemerhati Politik Universitas Riau, Prof Dr Alimin Siregar berpendapat "reshuffle" atau perombakan Kabinet Indonesia Bersatu Julid dua tidak akan banyak memberikan perubahan positif bagi negeri ini secara keseluruhan, terlebih bagi daerah-daerah.

"Mau siapa pun menterinya, pasti akan memiliki kepentingan, baik (demi kepentingan) kelompok atau partainya dan sebagai macamnya. Selain itu, tetap saja mereka tidak akan bisa menerapkan kebijakan sendiri atau secara perorangan," kata Alimin di Pekanbaru, Minggu.

'Reshuffle', menurut dia hanya akan menjadi peluang politik dan rentan terhadap gratifikasi.

Bahkan dinilainya, para calon menteri perorangan atau yang melalui partai tertentu akan memiliki tujuan tidak luas. "Terkesan hanya sebatas kepentingan pribadi dan kelompok dan partai pengusung, jauh dari harapan rakyat banyak, terutama dari daerah," tandasnya.

Jika sudah demikian, lanjutnya, tentu dipastikan perombakan kabinet tidak akan memberikan perubahan positif yang signifikan.

"Jadi rakyat tidak usahlah berharap banyak dari 'reshuffle' yang direncanakan saat ini," tegasnya.

Perubahan Gaya Kepemimpinan

Alimin juga berpendapat, yang paling penting dan harus diterapkan oleh kabinet mendatang, masih di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, ialah, sebuah ketegasan serta kecepatan bertindak.

"Hal ini yang sejauh ini menurut saya belum tampak. Jika tidak ada ketegasan dalam kepemimpinan, maka hal demikian tentunya akan menyebabkan keterpurukan yang kian mendalam," ujarnya.

Yang juga paling dibutuhkan saat ini, menurut Alimin, ialah berubahan 'style' atau gaya kepemimpinan dari seorang Presiden RI, bukan 'resuffle' seperti yang direncanakan saat ini.

Perubahan 'style' yang dimaksud, demikian Alimin, yakni adanya keseriusan dalam kepemimpinan. Dan unsurnya, ialah, ada sebuah keputusan yang mutlak menghadapi berbagai dinamika, tidak lagi penuh pertimbangan atau sekedar wacana.

"Itu semua yang justru memberikan ruang "politik kotor" yang selama ini tercuat oleh banyak media," tandasnya.

Perubahan 'style', ujarnya, juga harus memiliki langkah pasti, dan arah yang jelas.

"Untuk perubahan 'style' ini, Pemerintah sebelumnya juga harus meminimalisasi berbagai kepentingan partai atau politiknya," katanya.

Hal tersebut patut dilakukan, karena menurut Alimin, kebanyakan pejabat di kabinet atau pada komposisi menteri di kepemerintahan Yudhoyono rata-rata hampir seluruhnya memiliki kepentingan kelompok.

"Akibatnya, kebersamaan untuk memajukan bangsa hanyalah sebuah 'motto' yang tidak akan pernah terwujud," tuturnya.

Jadi, ia sekali lagi mengingatkan, jangan berharap banyak atas rencana 'reshuffle' ini, karena seorang menteri juga tidak akan dapat memberi keputusan mutlak.

Mereka (para menteri) itu, demikian Alamin, harus juga melihat reaksi atau respons Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam proses pengambilan keputusan berbagai kepentingan bangsa.

Saat ini yang terpenting, tambahnya, bagaimana Presiden RI menjadi 'single fighter' dulu, dan berani serta tegas lagi cepat dalam mengambil atau membuat sebuah keputusan secara mutlak.

"Kalau pun harus merombak susunan kabinetnya, pilihlah orang-orang yang paling berkompeten di bidangnya dan paling minim kepentingan politiknya, agar bisa memberi kontribusi optimal," demikian Prof Alimin Siregar.