Penyebar hoaks terancam denda hingga Rp1 miliar

Jakarta (ANTARA) - masih berani sebar hoaks? Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menegaskan bahwa pelaku penyebaran kabar bohong (hoaks) terancam denda hingga Rp1 miliar karena telah melanggar hukum.

"Tindakan memproduksi maupun meneruskan hoaks adalah tindakan melanggar hukum. Itu berpotensi dikenakan pasal pidana yang bisa sampai lima hingga enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar," ujar Johnny dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu.

Sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada pasal 45A ayat (1) UU ITE disebutkan, setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.

Untuk mengatasi penyebaran hoaks, Kominfoyang bekerja sama dengan kepolisian, hingga saat ini telah menangkap 89 tersangka, dengan rincian 14 pelaku telah ditahan, sedangkan 75 orang lainnya masih dalam proses.

Baca juga: Isu penutupan sementara pasar Terubuk Bengkalis Hoaks, begini penjelasannya

Menkominfomengungkapkan bahwa hinggahari ini pihaknya menemukan 554 isu hoaks terkait COVID-19 yang tersebardi 1.209 platform digital, baik Facebook, Instagram, Twitter, maupun YouTube.

Menkominfojuga mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti total 893 isu hoaks, yakni melalui tindakantakedownatau blokir, dengan rincian 681 di Facebook, empat di Instagram, 204 di Twitter, dan empat di Twitter.

Sementara yang belum atau akan ditindaklanjuti sebanyak 316 isu, terdiri dari 162 di Facebook, Instagramenam, Twitter146, dan YouTubedua.

"Saatnya kita batasi diri kita dan gunakan ruang digital, smartphone, dan seluruhfasilitasyang dimiliki dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Humas Pemko nyatakan informasi Pekanbaru "lockdown" 7 April hoaks

Baca juga: Polres Puncak Jaya tangkap penyebar hoaks corona