Pekanbaru (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau tengah menyusun strategi untuk pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah wabah COVID-19.
"KPU RI sudah mencabut status tunda tahapan Pilkada serentak, jadi kita perlu membahas bagaimana strategi pengawasan yang disesuaikan dengan situasi COVID-19," kata1 Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan di Pekanbaru, Selasa.
Bawaslu Riau telah menggelar rapat tatap muka pertama, setelah dua bulan kerja di rumah akibat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar.
"Tujuan rapat membahas strategi pengawasan Pilkada di sembilan kabupaten/kota dan memastikan pelaksanaan Pilkada harus memenuhi standar protokol COVID-9, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak," kata dia
Sementara itu, Koordinator Divisi SDM Bawaslu Riau, Hasan menyampaikan mulai 14 Juni 2020, sudah mengaktifkan kembali jajaran pengawas Ad Hoc di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa se-Riau.
Hasan meminta kepada peserta untuk menyampaikan informasi pengawas Ad Hoc daerah mana saja yang terkendala seperti adanya pengawas yang terkena dampak COVID-19 dan mengundurkan diri.
"Sesuai arahan Bawaslu RI dengan nomor Surat Edaran 1097 Tahun 2020. Saat ini, Bawaslu RI meminta kepada sahabat semua untuk melakukan rekapitulasi permasalahan yang ada, seperti berapa jumlah pengawas kita yang terdampak COVID-19,mengundurkan diri," kata Hasan.
Saat ini terdapat tiga orang yang mengundurkan diri menjadi pengawas kecamatan atau kelurahan/desa, yakni di Kabupaten Rokan Hilir dua orang, dan Kota Dumai satu orang.
Selain itu, terdapat dua kepala sekretariat kecamatan di Kabupaten Siak yang juga mengundurkan diri.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Riau, Anderson menyampaikan terkait kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki calon perseorangan sehingga ada tahapan yang mengharuskan diawasi.
"Khusus Bawaslu Inhu, dimana ada calon perseorangan pada Pilkada 2020, maka perlu di lakukan pengawasan di tahapan verifikasi aktual ini. Bawaslu Inhu harus cepat mempersiapkan APD untuk pengawas kita secara mandiri," kata Anderson.
Pemerintah telah menentukan tanggal 9 Desember 2020 merupakan hari pemungutan suara pada Pilkada 2020 di 9 Kabupaten/Kota se-Riau.
"Dengan kesediaan pemerintah untuk memberikan tambahan anggaran terkait APD maka tak ada alasan Bawaslu kabupaten/kota tidak dapat melakukan pengawasan," tukasnya.
Baca juga: Tiga calon direstui Golkar untuk diusung, enam daerah lainnya masih digodok
Baca juga: Bawaslu nyatakan siap lakukan pengawasan Pilkada serentak 9 Desember 2020
Baca juga: Pilkada Siak 2020 terapkan protokol COVID-19
"KPU RI sudah mencabut status tunda tahapan Pilkada serentak, jadi kita perlu membahas bagaimana strategi pengawasan yang disesuaikan dengan situasi COVID-19," kata1 Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan di Pekanbaru, Selasa.
Bawaslu Riau telah menggelar rapat tatap muka pertama, setelah dua bulan kerja di rumah akibat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar.
"Tujuan rapat membahas strategi pengawasan Pilkada di sembilan kabupaten/kota dan memastikan pelaksanaan Pilkada harus memenuhi standar protokol COVID-9, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak," kata dia
Sementara itu, Koordinator Divisi SDM Bawaslu Riau, Hasan menyampaikan mulai 14 Juni 2020, sudah mengaktifkan kembali jajaran pengawas Ad Hoc di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa se-Riau.
Hasan meminta kepada peserta untuk menyampaikan informasi pengawas Ad Hoc daerah mana saja yang terkendala seperti adanya pengawas yang terkena dampak COVID-19 dan mengundurkan diri.
"Sesuai arahan Bawaslu RI dengan nomor Surat Edaran 1097 Tahun 2020. Saat ini, Bawaslu RI meminta kepada sahabat semua untuk melakukan rekapitulasi permasalahan yang ada, seperti berapa jumlah pengawas kita yang terdampak COVID-19,mengundurkan diri," kata Hasan.
Saat ini terdapat tiga orang yang mengundurkan diri menjadi pengawas kecamatan atau kelurahan/desa, yakni di Kabupaten Rokan Hilir dua orang, dan Kota Dumai satu orang.
Selain itu, terdapat dua kepala sekretariat kecamatan di Kabupaten Siak yang juga mengundurkan diri.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Riau, Anderson menyampaikan terkait kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki calon perseorangan sehingga ada tahapan yang mengharuskan diawasi.
"Khusus Bawaslu Inhu, dimana ada calon perseorangan pada Pilkada 2020, maka perlu di lakukan pengawasan di tahapan verifikasi aktual ini. Bawaslu Inhu harus cepat mempersiapkan APD untuk pengawas kita secara mandiri," kata Anderson.
Pemerintah telah menentukan tanggal 9 Desember 2020 merupakan hari pemungutan suara pada Pilkada 2020 di 9 Kabupaten/Kota se-Riau.
"Dengan kesediaan pemerintah untuk memberikan tambahan anggaran terkait APD maka tak ada alasan Bawaslu kabupaten/kota tidak dapat melakukan pengawasan," tukasnya.
Baca juga: Tiga calon direstui Golkar untuk diusung, enam daerah lainnya masih digodok
Baca juga: Bawaslu nyatakan siap lakukan pengawasan Pilkada serentak 9 Desember 2020
Baca juga: Pilkada Siak 2020 terapkan protokol COVID-19