Pekanbaru (ANTARA) - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru, Riau, menyatakan penerimaan pajak daerah setempat anjlok dengan capaian hanya sekitar Rp198 miliar sejak Januari hingga awal Juni 2020, dari target tahunan Rp826 miliar.
"Target pajak kita terkoreksi dalam oleh dampak COVID-19, angkanya hingga 8 Juni 2020 mencapai Rp198 miliar," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin di Pekanbaru, Kamis.
Zulhelmi Arifin mengatakan, pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Januari 2020, telah berdampak hebat bagi semua sektor usaha.
"Banyak tempat usaha yang menghentikan operasionalnya sementara sehingga berakibat pada setoran pajak masyarakat dari berbagai sektor," katanya.
Kata dia, COVID-19 telah menghempaskan target yang dipasang untuk tahun 2020, karena penurunan capaian dari sejumlah sektor pajak daerah. Seperti sektor hotel dan restoran yang paling berdampak dalam kondisi pandemi.
"Pendapatan hotel dan restoran menurun drastis. Dampaknya memang luar biasa untuk sektor usaha, sehingga berimbas bagi pajak daerah," katanya.
Namun demikian lanjutnya, Pemko optimistis menjelang akhir tahun akan ada penambahan penerimaan pajak, walau tidak lagi sesuai dengan target yang dipatok pada awal tahun.
"Kita berharap kondisi segera normal, apalagi sudah ada Perwako membolehkan aktifitas ekonomi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan," tukasnya.
Perlu diketahui awal Januari lalu diberitakan, DPRD Pekanbaru sudah memprediksi jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020 diperkirakan tidak mencapai target seperti yang diharapkan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Fatullah, usai melaksanakan rapat bersama Bapenda, Senin (13/01/2020), mengatakan, target PAD Tahun 2020 sebesar Rp826 miliar sulit tercapai.
"Karena sebagai pembanding pada tahun 2019 saja pencapaian PAD hanya Rp627 miliar dari Target Rp800 miliar. Jadi kita tak yakin akan tercapai," kata H Fatullah.
Fatullah mengatakan, PAD Kota Pekanbaru hanya alami kenaikan sebesar Rp26 miliar dari tahun 2019 ke 2020.
Baca juga: Layanan daring kantor pajak Riau diperpanjang hingga 14 Juni 2020
Baca juga: Tak lagi berbagi dengan Sumbar, Riau dapatkan hak penuh pajak PLTA Koto Panjang
"Target pajak kita terkoreksi dalam oleh dampak COVID-19, angkanya hingga 8 Juni 2020 mencapai Rp198 miliar," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin di Pekanbaru, Kamis.
Zulhelmi Arifin mengatakan, pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Januari 2020, telah berdampak hebat bagi semua sektor usaha.
"Banyak tempat usaha yang menghentikan operasionalnya sementara sehingga berakibat pada setoran pajak masyarakat dari berbagai sektor," katanya.
Kata dia, COVID-19 telah menghempaskan target yang dipasang untuk tahun 2020, karena penurunan capaian dari sejumlah sektor pajak daerah. Seperti sektor hotel dan restoran yang paling berdampak dalam kondisi pandemi.
"Pendapatan hotel dan restoran menurun drastis. Dampaknya memang luar biasa untuk sektor usaha, sehingga berimbas bagi pajak daerah," katanya.
Namun demikian lanjutnya, Pemko optimistis menjelang akhir tahun akan ada penambahan penerimaan pajak, walau tidak lagi sesuai dengan target yang dipatok pada awal tahun.
"Kita berharap kondisi segera normal, apalagi sudah ada Perwako membolehkan aktifitas ekonomi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan," tukasnya.
Perlu diketahui awal Januari lalu diberitakan, DPRD Pekanbaru sudah memprediksi jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020 diperkirakan tidak mencapai target seperti yang diharapkan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Fatullah, usai melaksanakan rapat bersama Bapenda, Senin (13/01/2020), mengatakan, target PAD Tahun 2020 sebesar Rp826 miliar sulit tercapai.
"Karena sebagai pembanding pada tahun 2019 saja pencapaian PAD hanya Rp627 miliar dari Target Rp800 miliar. Jadi kita tak yakin akan tercapai," kata H Fatullah.
Fatullah mengatakan, PAD Kota Pekanbaru hanya alami kenaikan sebesar Rp26 miliar dari tahun 2019 ke 2020.
Baca juga: Layanan daring kantor pajak Riau diperpanjang hingga 14 Juni 2020
Baca juga: Tak lagi berbagi dengan Sumbar, Riau dapatkan hak penuh pajak PLTA Koto Panjang