Pekanbaru (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau desak kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, agar segera menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) guna penganggaran biaya pelaksanaan pemilu.
Ketua KPU Riau Muhammad Ilham Yasir menyatakan di Pekanbaru, Selasa, mengatakan hal itu sesuai tahapan Pilkada serentak yang termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2019, tentang tahapan jadwal, program, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Batas waktu tahapan penandatanganan NPHD sendiri adalah 1 Oktober 2019.
Sedangkan kenyataan di lapangan hingga hari ini tanggal 1 Oktober belum semua kabupaten/kota menandatangani NPHD tersebut.
"Rokan Hilir (Rohil) yang sudah semalam, hari ini ada Bengkalis, Meranti, Pelalawan, dan Dumai," kata Muhammad Ilham Yasir.
Saat ini ada sembilan kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak di Riau tahun 2020. Berarti sejauh ini sambungnya masih ada empat kabupaten lagi yang belum menandatangani NPHD.
Padahal, tegas pria berkacamata itu, terkait penganggaran dana hibah Pilkada sudah menjadi kewajiban dari pemda terkait.
"Bahkan penganggaran pilkada jika tidak memungkinkan dibahas di DPRD, karena waktu bisa mendahului APBD yang dituangkan melalui Perbup sesuai Permendagri No. 54/2019," tutur Ilham.
Diakui Ilham, untuk menghindari keterlambatan itu, KPU sudah jauh hari berkomunikasi dengan gubernur terkait adanya beberapa kabupaten/kota dari sembilan peserta Pilkada serentak agar dimudahkan penandatanganan NPHD-nya.
Bahkan pada 17 September 2019, KPU RI juga sudah mengumpulkan Ketua, Sekretaris KPU kabupaten/kota yang ada Pilkada di Yogyakarta. Hasil pertemuan ditindaklanjuti dengan mengintensifkan pertemuan dengan kepala daerah masing-masing.
"Kami menyampaikan ke Pak Gub, hasil-hasil pertemuan Yogja. Juga ada beberapa kabupaten seperti Rohul dan Inhu yang sedikit agak alot dan kemungkinan NPHD-nya agak sedikit lewat dari tanggal 1 Oktober," imbuh dia.
Baca juga: Kapolda Riau yang baru. Asa membongkar Karhutla dengan vaksin
Baca juga: Kapolda Riau dimutasi. Terkait Karhutla?
Ketua KPU Riau Muhammad Ilham Yasir menyatakan di Pekanbaru, Selasa, mengatakan hal itu sesuai tahapan Pilkada serentak yang termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2019, tentang tahapan jadwal, program, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Batas waktu tahapan penandatanganan NPHD sendiri adalah 1 Oktober 2019.
Sedangkan kenyataan di lapangan hingga hari ini tanggal 1 Oktober belum semua kabupaten/kota menandatangani NPHD tersebut.
"Rokan Hilir (Rohil) yang sudah semalam, hari ini ada Bengkalis, Meranti, Pelalawan, dan Dumai," kata Muhammad Ilham Yasir.
Saat ini ada sembilan kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak di Riau tahun 2020. Berarti sejauh ini sambungnya masih ada empat kabupaten lagi yang belum menandatangani NPHD.
Padahal, tegas pria berkacamata itu, terkait penganggaran dana hibah Pilkada sudah menjadi kewajiban dari pemda terkait.
"Bahkan penganggaran pilkada jika tidak memungkinkan dibahas di DPRD, karena waktu bisa mendahului APBD yang dituangkan melalui Perbup sesuai Permendagri No. 54/2019," tutur Ilham.
Diakui Ilham, untuk menghindari keterlambatan itu, KPU sudah jauh hari berkomunikasi dengan gubernur terkait adanya beberapa kabupaten/kota dari sembilan peserta Pilkada serentak agar dimudahkan penandatanganan NPHD-nya.
Bahkan pada 17 September 2019, KPU RI juga sudah mengumpulkan Ketua, Sekretaris KPU kabupaten/kota yang ada Pilkada di Yogyakarta. Hasil pertemuan ditindaklanjuti dengan mengintensifkan pertemuan dengan kepala daerah masing-masing.
"Kami menyampaikan ke Pak Gub, hasil-hasil pertemuan Yogja. Juga ada beberapa kabupaten seperti Rohul dan Inhu yang sedikit agak alot dan kemungkinan NPHD-nya agak sedikit lewat dari tanggal 1 Oktober," imbuh dia.
Baca juga: Kapolda Riau yang baru. Asa membongkar Karhutla dengan vaksin
Baca juga: Kapolda Riau dimutasi. Terkait Karhutla?