#PERHUTANAN SOSIAL

Forum Perjuangan Ekonomi dan Sosial Gambut Riau (FPESGR) menilai peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) P.40/2017 tentang Fasilitas Pemerintah pada Usaha ...

Jakarta (Antarariau.com)- Sedikitnya 2,7 juta hektar hutan alam primer dan lahan gambut atau setara dengan 5 kali luas Pulau Bali raib selama enam tahun pelaksanaan kebijakan penundaan ...

Pemprov Riau menolak rencana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ingin agar perambah di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) direlokasi dengan mendapat lahan ...

Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Suhardiman Amby, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengevaluasi Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial atau PIAPS untuk ...

Pekanbaru (Antarariau.com) Bagi Ketua Dewan Harian Lembaga Adat Melayu (LAM), Al Azhar, program reformasi agraria dan perhutanan sosial adalah momentum untuk mengembalikan tanah adat yang telah lama ...

Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), meminta DPRD Provinsi Riau agar tidak menyetujui draft Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Riau ...

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau mengalokasikan 8.000 hektare untuk dikembangkan sebagai perhutanan sosial di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan ...

Menanggapi pengaduan Aliansi Masyarakat Bengkalis dan Bantan terkait konflik masyarakat dengan PT Rimba Rokan Lestari, Lembaga Adat Melayu Riau menyatakan kesiapan ...

Aliansi Masyarakat Bengkalis dan Jikalahari mendesak Bupati Bengkalis Amril Mukminin mencabut izin HTI PT Rimba Rokan Lestari (PT RRL) karena sejak 1998 tidak lagi ...

Aliansi masyarakat Bengkalis dan Jikalahari mendesak Bupati Bengkalis untuk mencabut izin HTI PT Rimba Rokan Lestari sesuai rekomendasi pansus DPRD Bengkalis."Kami ...