Presiden Joko Widodo menegaskan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tetap berlaku pasca-putusan Mahkamah Konstitusi. "Seluruh materi dan substansi dalam ...
Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh P Daulay, meminta pemerintah dan DPR segera menginisiasi perbaikan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Keputusan MK ...
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Christina Aryani mengatakan DPR RI sangat terbuka untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya hal-hal yang dianggap ...
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendorong KPU dan Bawaslu membuat kesepakatan dengan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) agar penanganan sengketa Pemilu 2024 tidak berlarut-larut. ...
Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait restrukturisasi Pertamina dan berharap hal itu membuat BUMN tersebut bisa lebih fokus menjalankan aksi ...
Ahli dalam sidang uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) Satya Harinanto menyebut bahwa regulasi yang menerapkan metode "Omnibus Law" tersebut ...
Pemerintah membantah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. "Menyatakan UU nomor 11 Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak ...
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan pasal penghinaan terhadap presiden/wakil presiden yang diatur dalam RKUHP merupakan delik aduan dan aturan ini sangat dibutuhkan di Indonesia. ...
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan pagu anggaran indikatif pada 2022 kepada DPR sebesar Rp100,46 triliun. "Pagu indikatif TA 2022 Kementerian ...
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mendukung upaya lembaga yudikatif dan kementerian atau lembaga terkait untuk menafsirkan beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 19 Tahun ...