Ketika Puskesmas Dituntut Untuk Memuaskan Pasien

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) Puskesmas Melur, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Drg. Hidayani, mengakui saat ini dirinya dan sejumlah tim Puskesmas yang dipimpinnya sudah mulai menikmati pekerjaan di era BPJS Kesehatan ini.

Betapa tidak, katanya, setelah melewati berbagai hambatan, bahkan ada beberapa pasien peserta BPJS Kesehatan yang komplain menuntut pelayanan yang maksimal khususnya dalam meloloskan surat rujukan, agar

mereka bisa segera mendatangi Rumah Sakit untuk diperiksa oleh spesialis.

Ketika itu pada tahun 2014, kata Hidayani seraya mengingat kembali, ada dokter umum di Pukesmas dilempari

dengan selembar kertas rujukan karena yang bersangkutan di tolak di Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan. Dia ditolak RS karena mendapatkan surat rujukan atas permintaan sendiri atau bukan atas persetujuan dan analisa dokter di Puskesmas.

Hidayani melajutkan, pasein laki-laki Lansia tersebut mencak-mencak, memaki-maki petugas dan berkata:

"PNS Bohong, maka Tuhan saja yang akan membalas kalian!".

Tentu saja, menghadapi hal ini teman-teman di Puskesmas menyatakan tidak sanggup namun demikian saya tetap menasehati pasien tersebut hingga diharapkan mereka bisa mengerti.

"BPJS Kesehatan memang merupakan program baru, dan masyarakat masih banyak yang belum paham, maka kita harus menjelaskannya. Apalagi tergantung "mood" mereka, serta tingkat kepuasaan seseorang tersebut berbeda-beda, juga tingkat pendidikan, strata sosial, tentu saja ini menjadi tugas berat" katanya.

Perubahan pola pikir di masyarakat seperti ini, katanya lagi, mesti dirubah, dan kami akan mencoba memberikan

pelayanan seperti yang diamanatkan di dalam BPJS Kesehatan itu.

Beberapa hari kemudian, kata Hidayani, pasien Lansia tadi justru datang lagi berobat ke Puskesmas Melur, yang diyakini sudah mulai mau memahami bahwa penanganan 155 jenis penyakit bisa dilakukan di Puskesmas.

"Dalam mengimplementasikan program BPJS Kesehatan ini, kata Hidayani, memang sangat membutuhkan perubahan pola pikir masyrakat terhadpa Puskesmas, membutuhkan kesabaran dari tim medis di Puskesmas serta

secar bertahap meningkatkan kualitas SDM dan kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas," katanya.

Ternyata, katanya, pekerjaan di Puskesmas akan lebih mudah jika kita berhasil menerapkan Kendali Mutu dan Biaya dengan baik.

Menurut Hidayani pasein BPJS, dan non BPJS kesehatan tetap diajak juga. Hubungan kontak media dan on line service, termasuk prolanis hipertensi, diabetes (penanganan penyakit kronis), konsultasi gizi, dan konsultasi pola

hidup sehat, serta kontrol penyakit, pemeriksaan labor (bagian dari kegiatan penatalaksanaan kesehatan pasien),

dimaksudkan agar mereka tidak tergantung obat.

"Paling tidak mereka akan bisa hidup lebih sehat, sebab kalau tidak rutin akan ada faktor lain yang muncul, sehingga perlu dilakukan penyuluhan, perkelompok, dan penyuluhan personal. Di Puskesmas Melur kita buka jam

praktek setiap Sabtu," katanya dan menambahkan bahwa peran dokter dan perawat masih sama sebelum dan setelah implementasi BPJS Kesehatan.

Akan tetapi untuk rujukan benar-benar disaring, tidak dibedakan pasien umum dan pasien rujukan namun setiap pasein peserta BPJS Kesehatan tetap harus berobat melalui proses berjenjang, mulai dari Faslitasn Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), selanjutnya ke RS tipe D, tipe C, tipe B. Pelayanan di Puskesmas tetap mengedepankan upaya prpmotif, kuratif, dan preventif.

Kini, pekerjaan baru di antaranya dengan lebih mengintensifkan kunjungan tim medis Puskesmas ke Posyandu, tidak lagi berat dilaksanakan. Kendati memang semuanya anggota Tim Puskesmas harus bekerja keras.

"Pada awalnya memang ada tambahan pekerjaan baru, seperti Tim dari Puskesmas harus turun ke Posyandu,

untuk mencatat pasien BPJS Kesehatan dan bukan BPJS Kesehatan. Walau memang berat untuk mengubah

kebiasaan itu sehingga seluruh tim di Puskesmas harus bekerja keras," katanya.

Akan tetapi setelah dijalani ternyata banyak manfaatnya dari sana, karena kita bisa cross cek, bisa melakukan pengelolaan penyakit kronis (prolanis) lebih maksimal lagi, memantau pasien, pasien BPJS Kesehatan dan pasien non BPJS Kesehatan tetap diajak juga.

Dalam program BPJS Kesehatan di Puskesmas maka juga diberlakukan kontak media on line service.

Pelayanan prolanis hipertensi, diabetes, jantung termasuk pelayanan kontrol atau konsultasi gizi, dan mengkonsultasikan pola hidup sehat.

"Pasien tetap dikontrol, yang mengarah pada penatalaksanaan, pemeliharaan agar mereka tidak tergantung obat paling tidak dan bisa hidup lebih sehat," katanya.

Selain itu, pada pasien-pasien prolanis juga dilayani pemeriksaan laboratorium (soal cek gula darah), dan mengontrol hipertensi. Sebab, jika tidak rutin faktor lain akan memicu timbulnya penyakit sehingga kita adakan penyuluhan perkelompok. Juga penyuluhan personal pada setiap Sabtu dengan dibawah pemeriksaan 3 dokter spesialis dan seorang dokter umum, dan menyediakan satu ruangan khusus menangani penyakit prolanis ini.

Kemudian setiap Jumat atau Kamis, tim medis dari Puskesmas yang juga melibatkan tenaga non medis itu akan mengingatkan pasien melalui pengiriman pesan singkat (SMS via HP, red) bahwa ada kegiatan kontrol, yang bisa diikuti pasein tiap Sabtu pukul 8.00 WIB hingga selesai. Jumat Juga dibuka kontrol pada jam yang sama, hingga jam 9 pagi besoknya. Dalam hal ini petugas bekerja secara bergantian.

Ia merinci, tenaga medias terdiri atas seorang dokter ahli syaraf akan bekerja pada hari Senin, Rabu, Jumat.

Untuk dokter anak, dokter obgin datang sekali seminggu yang ditetapkan pada tiap Kamis saja dan seorang dokter spesilis radiologi yang bertugas setiap hari.

Kunjungan Meningkat

Era BPJS kesehatan kunjungan pasien ke UPTD Puskesmas Melur, Kota Pekanbaru, mencapai 150 orang setiap bulan, berasal dari peserta BPJS Kesehatan mandiri, ASKES/PNS, Jamkesda/Jamkesmas yang sudah terdaftar.

Sedangkan jumlah kunjungan kontak komunikasi pasien yang dialokasikan oleh BPJS Kesehatan untuk Puskesmas Melur adalah sebanyak 2.000/1 bulan kunjungan sakit/sehat, atau kunjungan dan pengobat pasien terealisasi 15 persen.

Perjuangan yang dimulai sejakan awal tahun 2013 itu, Puskesmas Melur mendapatkan penghargaan dari BPJS Kesehatan Divre II tentang Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), kategori Puskesmas terbaik II tahun 2014.

"Artinya pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Melur, Kota Pekanbaru, sudah sesuai dengan formulasi nasional," katanya dan menambahkan wilayah kerja Divre II yakni Jambi, Kepri, dan Sumbar.

Keberhasilan ini, kata Hidyani, lebih akibat didukung oleh semua SDM yang ada mulai dari perawat gigi ada dua orang, asisten apoteker 2 orang, elektromedik seorang, rehab medik seorang, dokter umum tiga orang, dokter gigi dua orang, rekam medik satu orang, bidan enam orang, perawat 8 orang, tenaga harian lepas 3 (terdiri atas cleaning service, satpam, dan sopir. Puskesmas Melur juga memperkerjakan tenaga prakarya sebanyak 2 orang.

Pekanbaru Contoh Nasional

Kepala BPJS Kesehatan Divre II Benjamin Saut PS mengatakan, Puskesmas di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Kota Padang, Provinsi Sumbar menjadi contoh nasional dalam penerapan kapitasi berbasis kinerja, pelayanan di tingkat puskesmas.

Ia mengatakan, keberhasilan Pekanbaru dan Padang segera diterapkan di seluruh Indonesia oleh BPJS Kesehatan Pusat.

"Tingkat keberhasilan itu dinilai dari pemenuhan lima indikator yang sudah terpenuhi, dan dua di antaranya yang paling utama, yakni kontak komunikasi, dan rujukan non spesialistik maksimal 15 persen," katanya.

Sebagai indikator angka kontak komunikasi adalah angka kontak komunikasi optimal sebanyak 150 per mil dengan rumusnya Rate Kontak Komunikasi (RKK) +Jumlah peserta terdaftar yang melakukan kontak komunikasi x 1000= Jumlah peserta terdaftar di Puskesmas. Untuk range penilaian indikatornya adalah pertama, angka rate komunikasi 135 permil sampai dengan lebih dari 150 per mil, indikator tercapai, kedua angka rate komunikasi kurang dari 135 permil, artinya indikator tidak tercapai.

Sementara itu, bentuk komunikasi yang menjadi catatan penilaian adalah, kunjungan sakit (konsultasi dan

pemeriksaan kesehatan oleh dokter), kunjungan prolanis, kunjungan posyandu balita dan lansia, home visit,

kunjungan kegiatan ibu hamil, komunikasi melalui telepon (telepon, sms dan media sosial lainnya), serta kunjungan di bidan jejaring.

Penilaian ini, katanya, di peroleh berdasarkan hasil uji coba selama enam bulan. Penerapan kapitasi berbasis kinerja itu, katanya telah berdampak terhadap, Puskesmas mulai menyadari tertib administrasi dengan melakukan pencatatan terhadap semua kegiatan Puskesmas secara komprehensif.

Selain itu, adanya upaya mengendalikan rujukan non spesialistik, meningkatkan aktivitas promotif dan preventif,

khususnya kegiatan prolanis, peningkatan kompetensi tenaga medis dan percepatan eksekusi bila menemukan

hambatan kapasitas layanan akibat ketersediaan obat, sarana penunjang diagnostik.

Optimalnya keterlibatan Tim Kendalai Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) terhadap analisa penyebab rujukan non spesialistik untuk peningkatan mutu pelayanan FKTP rasionalisasi pengendalian rujukan dan penguatan FKTP penyesuaian komitmen PKS dengan Dinas Kesehatan Kota.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Helda S. Munir, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Helda S Munir mengatakan, di Kota Pekanbaru, tercatat sebanyak 20 unit Puskesmas, di antaranya sebanyak 12 unit Puskesmas sudah UPTD dan 8 Puskesmas non (UPTD).

Ke 12 UPTD Puskesmas itu saat ini sedang melakukan proses menjadi Badan Layanan Umum (BLUD) yang sudha mencapai 80 persen, dan ditargetkan pada tahun 2016 baru BLUD penuh.

12 unit UPTD itu yang sudah terbentuk adalah Puskesmas rawat inap Sidomulyo, Puskemas rawat inap Melur, Puskesmas rawat inap Simpang tiga, Puskemas Payung Skekai, Puskemas rawat inap Harpan Raya, Puskemas Rumbai Pesisir, Puskemas Rumbai Bukit, Puskemas Sena Pelan, Puskesmas Pekanbaru Kota, Puskemas Sail, Puskesmas rawat inap Lima Puluh, dan Puskesmas Tenayan Raya.

Pelatihan Dokter

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Pekanbaru melatih sebanyak 40 dokter umum Puskesmas guna meningkatkan kualitas pelayanan pada fasiltas kesehatan tingkat pertama dalam menangani 155 jenis diagnosa penyakit.

"Para dokter umum dilatih tentang model standar pelayanan dan penegasan penyakit sekaligus meningkatkan kompetisi penanganan pasien di kalangan dokter di Puskesmas," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru Chandra Nurcahyo.

BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru kini hanya membawahi Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

Menurut dia, peningkatan kualitas dokter umum juga untuk menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat bahwa pelayanan kesehatan untuk 155 diagnosa penyakit bisa tuntas sesuai SOP (standar operasional) di Puskesmas.

Artinya, dalam 155 jenis diagnosa penyakit itu maka tindakan pelayanan yang diberikan pada masyarakat harus sembuh atau tuntas, namun jika diagnosanya tidak tercakup pada 155 jenis penyakit itu maka dokter umum sudah bisa memberikan rujukan pada pasien untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada tingkat lanjutan.

Untuk mendukung pemberian rujukan tersebut, antara lain materi pembekalan dilakukan oleh dokter spesialis yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Kegiatan ini sekaligus untuk menjalin komunikasi mitra spesialis dengan dokter Puskesmas khususnya membantu dokter Puskesmas dalam meningkatkan pengetahuan mereka terhadap hal-hal terbaru dan tekhnik kedokteran baru.

Peran BPJS Kesehatan hanya sebagai koordinator kegiatan, penanggungjawab anggaran pelatihan dengan harapan kegiatan ini bisa mengedukasi dokter (peserta pelatihan) termasuk treatmen pemeriksaan medis dan obat agar sesuai dengan standar BPJS Kesehatan.

Kepala Unit Managemen Pelayanan Kesehatan Primer BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, Drg Harie Wibhawa mengatakan pelatihan digelar seminggu dua kali. 40 dokter -- berasal dua dokter umum pada 20 Puskesmas di Kota Pekanbaru -- itu menjadi angkatan pertama mengikuti 18 sesi pelatihan.

"Peserta akan dinyatakan gagal jika membolos sehari saja dalam kegiatan pelatihan sehingga mereka terpaksa mengikuti kembali pelatihan yang sama pada angkatan berikutnya, jika ingin mendapatkan sertifikasi," katanya dan menambahkan Pekanbaru tercatat daerah yang pertama kali melakukan pelatihan bagi dokter umum untuk tingkat Puskesmas.

Secara bertahap, katanya lagi, pelatihan yang sama juga akan digelar di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar.