Oleh Mukhlis Yusuf
Beberapa hari lalu Presiden RI Joko Widodo melakukan pergantian beberapa menteri pada pemerintahan yang dipimpinnya.
Tak tanggung-tanggung tiga menteri setingkat menko yang diganti: Menko Perekonomian, Menteri Politik Hukum dan Keamanan, dan Menko Kemaritiman. Selain itu, Menteri Perencanaan Nasional dan Kepala Bappenas, Menteri Perdagangan, dan Sekretaris Kabinet.
Hanya Sofyan Djalil yang berpindah posisi dari Menko Perekonomian ke Kementerian Perencanaan Nasional dan Kepala Bappenas. Selebihnya diganti.
Tertangkap publik, ini pergantian tim inti Kabinet Kerja pasangan Presiden Jokowi dan Wapres Muhammad Jusuf Kalla. Namun, pasar masih datar meresponsnya. Semua menanti gebrakan dan terobosan baru, bukan semata figur-figur baru.
Pergantian itu telah membuat gaduh publik beberapa bulan sebelumnya lantaran para menteri yang diganti belum bekerja selama setahun.
Dua hari pascapergantian, seorang pemred sebuah harian media cetak menyorot tentang ihwal pergantian Menteri Perdagangan, misalnya. Pada bagian akhir kolomnya ditutup dengan kalimat: "Terlalu banyak menteri yang lebih layak dicopot, tetapi Gobel tidak punya daya politik. Itulah makna "reshuffle" kali ini."
Apa yang salah? Hingga saat ini publik tak mengetahui alasan pergantian itu. Saat melantik para menteri baru pun, Presiden Jokowi tak menjelaskan apa-apa.
Baru pada Pidato Kenegaraan Presiden di Sidang Paripurna MPR RI pada tanggal 14 Agustus 2015, Presiden menegaskan bahwa "reshuffle" dilakukan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah guna percepatan pembangunan nasional.
Belum ada rapor yang dapat menjadi indikator kinerja pemerintahan yang dapat diakses publik.
Penulis tidak mengetahui apakah ada "review" kinerja yang dilakukan antara Presiden dan para menteri secara terjadwal, tiga bulan atau enam bulanan. Atau, setidaknya antarmenko dengan para menterinya. Semua pertanyaan berhenti dengan jawaban: "Hak prerogatif Presiden."
Tulisan ini berfokus pada manajemen, bukan soal politik.
Tampaknya ada pekerjaan rumah pemerintahan Jokowi-JK yang belum selesai, yakni menuntaskan indikator kinerja pemerintahan dan laporan kemajuan berbasis indikator kinerja itu kepada rakyat. Keduanya penting untuk menguatkan eksekusi strategi yang diusung pemerintahan.
