Polda Riau Dukung Program Poros Maritim

Sabtu, 3 Januari 2015 19:11 WIB

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Kepolisian Daerah Riau berkomitmen untuk mendukung program poros maritim yang dicanang Pemerintah Pusat serta mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Riau.

"Salah satunya adalah akan menambah pos perairan yang sekarang hanya ada enak titik menjadi sepuluh titik. Mudah-mudahan terealisasi tahun ini," kata Kapolda Riau Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan kepada pers di Pekanbaru, Sabtu.

Bentuk dukungan lainnya, lanjut dia, yakni melakukan pembinaan terhadap masyarakat pantai agar menjadi mitra Polisi Perairan (Polair) dalam menjaga wilayah perairan.

Kapolda mengatakan, pihaknya juga akan terus meningkatkan intensitas patroli wilayah perairan, namun tentu harus didukung dengan ketersediaan bahan bakar minyak.

"Karena kebutuhan BBM kapal itu berbeda dengan mobil. Satu jam berlayar, satu kapal itu menghabiskan 200 liter BBM. Jadi dapat dibayangkan jika seharian kapal cepat milik polair di tiap titip terus berlayar menjalankan patroli perairan," katanya.

Untuk diketahui, lanjut dia, jenis kapal polair yang saat ini mangkal di enam titik pos perairan masih tipe C atau berbadan kecil dengan kemampuan perjalanan yang terbatas.

"Padahal laut yang akan dijaga itu sangat luas untuk wilayah pesisir Riau. Namun kemampuan kapal rata-rata hanya 12 mil," katanya.

Kedepan, lanjut dia, diharapkan ada dukungan dana untuk mendapatkan tambahana kapal kapasitas besar yang memiliki jarak tempuh maksimal agar petroli dilaksanakan dengan optimal.

"Karena memang perairan Riau sangat rentan dengan kasus-kasus pencurian ikan. Letaknya berbatasan langsung dengan negara tetangga," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintahan Presiden Joko Widodo mencanangkan program poros maritim sebagai upaya mengoptimalkan pendapatan negara sektor kelautan.

Pemeirntah Pusat juga berencana, untuk lima tahun ke depan akan membangun 24 pelabuhan sebagai infrastruktur pendukung tol laut.

Rencana tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan tol laut menjadi bagian penting pelayaran maritim dunia. terlebih Tiongkok, Ci Jinping akan membangun kembali jalur pelayaran sutra modern abad 21.

Untuk lintas Sumatera, jalur tol laut meliputi Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Batam, Padang, Pangkal Pinang dan Pelabuhan Panjang serta Pelabuhan Dumai (belum termasuk dua pelabuhan Riau lainnya).

Sementara itu, poros maritim di Pulau Jawa meliputi Pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, dan Tanjung Perak. Kemudian untuk di Kepulauan Nusa Tenggara ada Pelabuhan Lombok dan Kupang.

Selanjutnya juga ada poros maritim di Pulau Kalimantan meliputi Pelabuhan Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Maloy.

Selain juga ada di Sulawesi yakni Makasar, Bitung, kemudian di Maluku serta Paapua meliputi Halmahera, Ambon, Sorong, Jayapura dan Maraoke.

Pemerintah Daerah Provinsi Riau juga telah menyatakan mendukung program poros maritim tersebut, salah satunya dengan mengusulkan dua belabuhan yakni Pelabuhan Kuala Enok dan Tanjung Buton agar masuk ke dalam jalur tol laut.

Saat ini baru satu pelabuhan yang masuk pors maritim, yakni Pelabuhan Dumai yang selama ini memang menjadi ujung tombak impor berbagai kebutuhan perekonomian masyarakat di berbagai wilayah kabupaten/kota di Riau.

Pelaksana Tgas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman berharap, dengan masuknya dua pelabuhan di Riau lainnya ke dalam poros maritim, pembangunannya dapat dipercepat menggunakan APBN.

"Karena memang APBD yang terbatas. Tentu ini membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat," katanya.