Dewan Pekanbaru Program RLH Harus Tepat Sasaran

Jumat, 10 Oktober 2014 14:30 WIB

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pekanbaru, Provinsi Riau, menyarankan agar pemerintah daerah tepat sasaran dalam menyalurkan Rumah Layak Huni (RLH), karena masih ditemukan ada oknum pejabat tingkat bawah bermain data di lapangan.

"Harusnya aparat terkait turun melihat kondisi calon penerima RLH, apa benar miskin atau oknum yang bermain. Karena ada yang harus diprioritaskan, yang utama yakni orang tidak mampu. Jangan sampai ada permainan," kata Anggota DPRD, Pekanbaru, Provinsi Riau, periode 2014-1019, dari Fraksi PAN Nofrizal di Pekanbaru, Jumat.

Kata dia, pihaknya menyayangkan kalau bantuan rumah miskin harus dinikmati oleh orang yang mampu, sementara yang membutuhkan masih banyak. Apalagi kalau harus melibatkan oknum pejabat di tingkat rukun warga seperti kasus yang terjadi di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru, Provinsi Riau.

Menurut dia, pihak kelurahan dan kecamatan harus jadi saringan bagi mereka yang layak untuk mendapatkan RLH. karena mereka yang tahu siapa masyarakat yang berhak dan tidak mampu.

"Pihak lurah dan kecamatan, diminta lebih selektif dalam pemberian bantuan RLH ini sesuai dengan kriteria mereka yang berhak mendapatkannya," terang dia.

Berbicara adanya pengaduan masyarakat dia berpendapat, pihak pemerintah daerah dalam hal ini kecamatan agar menyelidiki dan meninjau lokasi, sebab RLH tersebut diperuntukan bagi warga yang tidak mampu.

"Kalau keberadaan RLH tersebut belum dibangun, kita minta lurah dan pihak kecamatan meninjau lokasi, kalau dia mampu tidak seharusnya memperoleh RLH ini," tegas dia.

Dikatakan Politisi PAN ini, program untuk memberikan rumah layak huni kepada masyarakat jangan sampai dinodai oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu pengawasan berjenjang juga harus di lakukan hingga program ini tepat sasaran, sehingga segala indikasi kecurangan dapat ditindak dengan tegas.

"Seharusnya RLH untuk warga punya lahan dan tak sanggup membangun rumah, maka dibantu oleh pemerintah, jika ada dugaan oknum lurah juga mendapatkan, artinya ada permainan dan harus segera ditelusuri keberadaannya." kata dia.

Sebelumnya di beritakan, Kepala Dinas Cipta Karya Kota Pekanbaru, Dadang Purwanto mengatakan, tahun ini Pemkot Pekanbaru bangun 250 unit RLH bagi masyarakat miskin.

"Bagi masyarakat miskin cukup mudah untuk mendapatkan RLH ini. Program ini akan dijalankan dan dikelola Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) di masing-masing kecamatan," kata dia.

Menurut dia, masyarakat yang memenuhi kriteria seperti warga miskin dan memiliki sebidang tanah, bisa mendaftarkan diri ke OMS untuk dibangunkan sebuah rumah. (KR-NTY).