Bengkalis (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan kesiapan mendukung program nasional Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Hal ini disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Johansyah Syafri, mewakili Bupati Bengkalis Kasmarni dalam rapat koordinasi yang digelar secara daring, Senin (23/06).
Rapat yang berlangsung melalui Zoom Meeting tersebut dipusatkan di ruang rapat Hang Jebat Kantor Bupati Bengkalis. Agenda utama pertemuan ini adalah membahas kesiapan pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam menyiapkan lokasi, sarana, dan calon peserta didik Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2025/2026.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial dalam paparannya menyampaikan bahwa dari 308 Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di Indonesia, sebanyak 122 lokasi telah diidentifikasi layak dijadikan sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Dari jumlah tersebut, 98 di antaranya milik pemerintah daerah dan 24 lainnya milik Kementerian Ketenagakerjaan.
Sekjen Kemensos juga meminta para Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi, kabupaten, dan kota segera menyiapkan calon siswa yang benar-benar belum pernah sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan. Sasaran program ini adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Bagi daerah yang hadir dalam rapat ini, otomatis sudah masuk dalam daftar 122 titik lokasi tahap 2a pendirian Sekolah Rakyat. Khusus untuk daerah perkotaan dengan keterbatasan lahan, disepakati bahwa fasilitas bangunan dapat dibangun bertingkat di atas lahan kurang dari 6 hektar.
Sekjen Kemensos juga mengingatkan bahwa Sekolah Rakyat ini bukan proyek milik Kementerian Sosial, melainkan program strategis Presiden yang akan diprioritaskan pada daerah dengan ketersediaan lahan dan kedekatan antar wilayah administratif provinsi maupun kabupaten/kota.
Dalam kesempatan itu, Johansyah Syafri menegaskan komitmen Pemkab Bengkalis untuk segera menindaklanjuti arahan Kemensos. Pemerintah daerah telah menyiapkan gedung BLK sebagai lokasi awal pelaksanaan Sekolah Rakyat, lengkap dengan dua ruang belajar, masing-masing untuk jenjang SMP dan SMA.
Namun demikian, Johansyah mengakui lokasi BLK Kabupaten Bengkalis yang berada sekitar 150 KM dari pusat kota, bisa menjadi kendala. Oleh karena itu, ia berharap tim verifikasi pusat segera turun ke lapangan untuk melakukan survei dan memastikan kelayakan lokasi yang diajukan. Jika lokasi tersebut dinilai tidak memenuhi syarat, Pemkab Bengkalis siap mengusulkan lokasi alternatif.
Terakhir, Johansyah menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengurus kelengkapan administrasi seperti sertifikat tanah, yang saat ini juga sedang dinantikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Kami siap bergerak cepat dan akan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar pelaksanaan Sekolah Rakyat dapat berjalan optimal di Kabupaten Bengkalis," tutupnya.
