Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Slamet mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar memberikan bantuan secara nyata dan cepat bagi para korban atau warga yang terdampak bencana alam banjir dan longsor di Sukabumi, Jawa Barat.
"Saya meminta dan mendesak pemerintah pusat melalui pimpinan, agar khususnya BNPB untuk segera hadir memberikan bantuan yang nyata dan cepat," kata Slamet saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR RI Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan bantuan itu berupa kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh korban, seperti tenda darurat, makanan, obat-obatan, selimut, dan peralatan masak.
Slamet juga menyampaikan duka mendalam atas rentetan peristiwa bencana, mulai dari banjir hingga longsor, yang terjadi setelah sebagian besar wilayah Sukabumi diguyur hujan deras dengan durasi yang panjang sejak Selasa (3/12) siang sampai dengan Rabu (4/12) pagi.
Dampak bencana itu menjadi lebih besar akibat luapan empat aliran sungai di Sukabumi yang tidak mampu membendung debit hujan deras.
"Bencana ini telah merusak infrastruktur dan meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat, terutama mereka yang kehilangan rumah, kebun, dan harta benda lainnya dalam situasi darurat ini," ucap Slamet.
Lebih lanjut Slamet menilai bencana seperti itu terjadi bukan hanya karena cuaca ekstrem, melainkan juga akibat kerusakan ekosistem.
"Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sukabumi bukan semata-mata cuaca ekstrem, melainkan juga akibat kerusakan ekosistem di daerah hulu. Banyak kawasan hutan yang dulunya subur dan menjadi penyangga lingkungan kini gundul bahkan terlantar. Lahan-lahan HGU, termasuk milik perusahaan dibiarkan tidak terawat," ucapnya.
Sejalan dengan persoalan itu, Slamet mendesak pemerintah segera mengambil langkah mengembalikan fungsi kawasan hutan sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, pengendali erosi, dan pemelihara kesuburan tanah.
"Oleh karena itu saya mendesak pemerintah mengambil langkah serius, mengembalikan fungsi kawasan hutan di daerah hulu melalui reboisasi dan penertiban penggunaan lahan," ujarnya.
