Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan para pelaku usaha di Provinsi Sumatera Barat terkait sanksi apabila tidak segera mengurus sertifikasi halal hingga 17 Oktober 2024.
"Jika setelah 17 Oktober 2024 pelaku usaha belum mengantongi sertifikat halal, maka akan langsung diberi sanksi berupa teguran tertulis," kata Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kemenag Sumbar Edison di Padang, Selasa.
Hal tersebut disampaikan Edison terkait batas akhir Wajib Halal Oktober pada 17 Oktober 2024. Menyikapi itu, BPJPH Kemenag RI bersama Satuan Tugas (Satgas) Halal Sumatera Barat mengadakan rapat koordinasi jaminan produk halal bagi pengawas.
Edison yang juga Ketua Satgas Halal Provinsi Sumatera Barat mengatakan dengan diterapkannya Wajib Halal Oktober (WHO) 2024, maka seluruh produk makanan, minuman, jasa penyembelihan maupun produk penyembelihan hewan wajib mengantongi sertifikasi halal.
Ia mengatakan per 18 Oktober 2024 Satgas Halal setempat langsung bergerak memantau dan mengawasi seluruh produk makanan, minuman, jasa penyembelihan maupun produk penyembelihan hewan wajib.
Pengawasan tersebut sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengamanatkan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
"WHO 2024 akan menjadi batu loncatan dalam upaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Ranah Minang," ujar dia.
Pada tahap pertama tim pengawas akan fokus terhadap restoran atau rumah makan, restoran hotel, rumah potong hewan hingga produk kemasan yang belum mengantongi sertifikat halal.
Sementara itu, perwakilan BPJPH Kemenag RI Lady Yulia mengatakan penerapan sanksi terhadap pelanggaran jaminan produk halal ditetapkan oleh Kepala BPJPH setelah melakukan pengawasan atas laporan atau temuan di lapangan.
Sebelum melakukan pengawasan BPJH Kemenag RI telah menyusun petunjuk pelaksanaan pengawasan dalam rangka mandatori halal 17 Oktober 2024 bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.
Lady menguraikan kriteria objek pengawasan usaha menengah dan besar di antaranya restoran atau rumah makan, restoran hotel, produk makanan dan minuman dalam kemasan yang beredar di pasar modern atau tradisional.
Berita Lainnya
DPR: Atasi masalah gizi lewat program stunting posyandu dan Makan Bergizi Gratis
21 November 2024 17:01 WIB
Daftar tunggu 23 tahun, wujudkan berhaji dengan mendaftar di BRK Syariah
21 November 2024 16:34 WIB
Ganda campuran Indonesia Dejan/Gloria tak ingin lengah hadapi Tang/Tse di perempat final
21 November 2024 16:17 WIB
Menpora Dito Ariotedjo minta PB Pergatsi fokus bina olahraga gateball
21 November 2024 16:01 WIB
Wapres Gibran Rakabuming Raka ajak pemuda kerja keras wujudkan Indonesia Emas 2045
21 November 2024 15:55 WIB
Komisi III DPR RI setujui Setyo Budiyanto jadi Ketua KPK 2024-2029
21 November 2024 15:49 WIB
Ringgo Agus Rahman berhasil raih Piala Citra pertamanya berkat "JESEDEF"
21 November 2024 15:05 WIB
Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebut kekayaan budaya Indonesia adalah mega diversity
21 November 2024 14:57 WIB