Bupati minta wujudkan visi Bermasa berkelanjutan

id Pemkab Bengkalis,Bupati Bengkalis,Musrenbang,kabupaten Bengkalis

Bupati minta wujudkan visi Bermasa berkelanjutan

Bupati Bengkalis Kasmarni menandatangani berita acara Musrenbang yang dilaksanakan di lantai IV Kantor Bupati Bengkalis. (ANTARA/HO-Diskominfotik)

Bengkalis (ANTARA) - Bupati Bengkalis Kasmarni mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyatukan tekad dalam mewujudkan visi Kabupaten Bengkalis yakni Bermarwah, Maju dan Sejahtera (Bermasa) guna penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

"Mari bersama-sama kita wujudkan visi jangka panjang Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2045 yakni Bermasa yang berbasis Perekonomian yang Unggul dan Berkelanjutan," ujar Kasmarni saat membuka Musrenbang RPJD di Bengkalis, Selasa.

Dikatakan Kasmarni, Musrenbang RPJPD merupakan salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan guna menghasilkan RPJPD Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2045 yang aspiratif dan berkelanjutan.

"Penyusunan RPJPD ini merupakan salah satu agenda Nasional dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia," kata Kasmarni.

Dikatakan, penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 ini telah di selaraskan dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Riau tahun 2025-2045, yang kemudian dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi Riau melalui Bappeda Provinsi Riau.

"Tujuannya agar apa yang menjadi tujuan pembangunan Kabupaten Bengkalis ke depan dapat terintegrasi, selaras, konsisten dan sinergi dengan tujuan pembangunan Provinsi Riau dan pembangunan nasional," jelas Bupati.

Guna mendukung visi Indonesia Emas 2045 yakni Menuju Masyarakat yang Berdaulat, Maju dan Sejahtera, serta visi jangka panjang Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2045, Kasmarni menyebutkan bahwa sejak saat ini ada beberapa kebijakan strategis daerah yang sangat penting untuk dilanjutkan.

"Diantaranya rencana konektivitas langsung antara Pulau Bengkalis-Pulau Sumatera dan mencetak generasi emas Kabupaten Bengkalis. Dimana kedua kebijakan tersebut dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tuturnya.